Baca tanpa iklan
Menurut dia, “bola panas” saat ini memang di pemerintah. Pengaturan subsidi tepat sasaran bisa saja diperuntukan untuk roda dua atau kendaraan pelat nomor kuning. Namun pelaksanaan di lapangan pasti tidak akan mudah. Untuk itu peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk atasi kekurangan kuota BBM bersubsidi ini.
Baca juga: Pengamat: Kurangi Subsidi BBM dan Listrik Bukan Solusi
"Kalau mau sederhana misalnya hanya roda dua dan plat kuning yang disubsidi. Namun tentu mudah secara teknis tidaklah muda dari perspektif pemerintah karena ada hal-hal yang perlu diperhitungkan sehingga memang diperlukan kesadaran dari para pihak, terutama dari kita semua yang sudah berdaya beli," jelas Komaidi
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, mengatakan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini yakni sebesar 23,05 juta Kiloliter hanya bertahan sampai September 2022.
Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut. Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta KL.
Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter dan diprediksi hanya bertahan sampai September 2022.
Baca juga: Pendaftar BBM Subsidi MyPertamina Tembus 220 Ribu Kendaraan, 80 Persen Pertalite
Dampak dari menipisnya kuota BBM jenis Pertalite ini sudah mulai terasa. Masyarakat di berbagai daerah mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU. Kondisi itu seperti terpantau di Sumatera Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat.
Menurut Andre perlu upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut. Dia mendorong pemerintah segera duduk bersama pihak terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pertamina dan BPH Migas untuk membicarakan penambahan kuota BBM jenis Pertalite.
"Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite hanya cukup hingga September mendatang. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi," kata Andre