Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut kebijakan biaya tambahan (surcharge) yang dirilis Kementerian Perhubungan, merupakan usulan perusahaan maskapai.

Kemenhub mengizinkan maskapai mengenakan biaya tambahan (surcharge) paling tinggi 15 persen dari batas atas untuk pesawat jet. Sedangkan, untuk pesawat udara jenis propeller atau baling-baling paling tinggi 25 persen dari tarif batas atas.

"Ya itu memang usulan dari maskapai untuk menyesuaikan kembali fuel surcharge sebelumnya setelah tiga bulan pemberlakuannya," ujar Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto saat dihubungi Tribunnews, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Surcharge Naik, Pengamat Penerbangan Sebut Menyesuaikan Harga Minyak Dunia

Menurut Bayu, pertimbangan usulan tersebut lantaran menyesuaikan harga avtur yang tinggi dibanding saat penetapan surcharge sebelumnya pada April lalu.

"Tarif surcharge yang barupun akan dievaluasi kembali setelah tiga bulan," imbuh Bayu.

Bayu menambahkan, fuel surcharge ini adalah instrumen bagi maskapai untuk menutupi kenaikan biaya operasi karena mahalnya harga avtur tersebut.

"Kalau harga avtur turun tentu biaya operasi juga turun demikian juga harga tiketnya," ucap Bayu.

Sebelumnya, Kemenhub memberikan izin kepada maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat.

Izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam beleid tersebut, izin kenaikan tiket mereka berikan dengan memberikan ruang kepada maskapai untuk menaikkan biaya tambahan (surcharge) maksimal 15 persen dari tarif batas atas (TBA) untuk pesawat jet dan 25 persen bagi pesawat jenis proppeller atau baling-baling.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono mengatakan kebijakan ini perlu ditetapkan agar maskapai memiliki pedoman dalam menerapkan tarif penumpang.

"Secara tertulis, imbauan ini telah kami sampaikan kepada masing-masing direktur utama maskapai nasional, untuk dapat diterapkan di lapangan," ujar Nur Isnin dalam keterangan resminya dikutip Senin (8/8/2022).

Kemenhub Abaikan Harapan Masyarakat

Anggota Komisi V DPR Irwan menilai imbauan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar maskapai menyediakaan harga tiket yang terjangkau, cenderung mengabaikan harapan masyarakat sebagai pengguna transportasi udara.

“Pemerintah kok mengimbau, harusnya ada langkah kongkret dengan melakukan besaran tarif batas atas sesuai dengan harapan masyarakat. Imbauan Kemenhub ini cenderung pro maskapai dibanding masyarakat,” kata Wasekjen Partai Demokrat itu kepada Tribun, Senin (8/8/2022).

Irwan menuturkan, penyampaian imbauan ini justru membuat masyarakat khawatir operator atau maskapai berdalih kuat untuk memberlakukan tarif sesuai dengan adanya kenaikan bahan bakar avtur atau hal lainnya.

“Ini saya kira negara, kembali memberlakukan adanya mekanisme harga pasar yang cenderung tidak melindungi warganya, sekiranya Kemenhub dapat menghadirkan negara kepada warganya,” ucap dia.

Baca juga: Tetapkan Besaran Surcharge, Kemenhub Minta Maskapai Jual Tiket Pesawat Terjangkau

Di sisi lain, lanjutnya, pasca pandemi ini serta pelonggaran syarat perjalanan membuat lonjakan arus penumpang.

Namun demikian, kondisinya saat ini banyak maskapai yant sebagian pesawatnya ditarik oleh lessor sehingga supply dan demand lebih banyak demand nya.

Hal itu ditandai jumlah penumpang banyak, jumlah pesawat sedikit, sehingga sering terjadi penumpukan dan delay pesawat terjadi di sejumlah bandara.

“Ini sebetulnya masalah yang perlu dicari, bukan malah berkutit pada tarif,” tuturnya.

Irwan menekankan regulator atau pemerintah dituntut untuk wajib menghadirkan penerbangan aman, nyaman dan keselamatan.

Permasalahan kurangnya pesawat dan banyaknya penumpang (supply & demand) yang dicarikan solusinya bukan terus menaikkan harga, agar faktor aman, nyaman dan keselamatan ini terwujudkan,” imbuhnya.

Karena itu, regulator semestinya tetap tegas pada tarif batas atas, pun operator dapat membatasi untuk menaikkan tarif maskapai.