Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2023 akan difokuskan kepada 5 agenda utama.
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
"APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Yaitu pertama, penguatan kualitas SDM Indonesia yang unggul dan produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial," papar Jokowi.
Kedua, akan difokuskan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Baca juga: Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Sebesar 5,3 Persen, Inflasi Dijaga 3,3 Persen
Jokowi mengungkapkan, akselerasi ini akan dilakukan khususnya pada pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Yang keempat, dalam fokus APBN 202 terdapat agenda pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.
Dan yang terakhir atau kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.
Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur.
Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.
Baca juga: Jokowi Kenakan Baju Adat Paksian saat Sidang Tahunan MPR RI, Inilah Maknanya
Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan.
"Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat," papar Jokowi.
"Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk program- program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.