Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan pengadaan kendaraan listrik, sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir.
Direktur Utama PT BKI (Persero), Rudiyanto mengatakan, dengan menggunakan electric vehicle (EV) di lingkungan BUMN, maka perusahaan berkontribusi menciptakan net zero emission atau bebas emisi.
"Hal ini juga sejalan dengan semangat dekarbonisasi yang saat ini menjadi fokus perhatian BKI," kata Rudiyanto dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).
Baca juga: BKI Dukung Kementerian Perhubungan Bangun Sarana dan Prasarana Sektor Transportasi Laut
Untuk itu, BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey yang saat ini fokus mewujudkan komitmen pemerintah target zero emission dan EBT mendukung penuh arahan Menteri BUMN.
“BKI juga berharap penggunaan EV di lingkungan BUMN ini bisa menjadi contoh baik di masyarakat yang saat ini sedang beradaptasi dengan harga BBM baru karena harga minyak dunia yang menjulang tinggi,” kata Rudiyanto.
Ia menyebut, BKI berkomitmen untuk secepat mungkin bertransformasi menggunakan EV dan akan memberlakukan kebijakan pembelian kendaraan listrik sesuai kebutuhan operasional perusahaan, tentunya disesuaikan dengan alokasi biaya yang sesuai dengan peruntukan kebutuhan mobilisasi.
“Kami akan mengusahakan seoptimal mungkin pengadaan kendaraan listrik untuk operasional di lingkungan BKI dan IDSurvey,” paparnya.
Diketahui, pemerintah menargetkan capaian target zero emission di 2060 dan transisi energi berkelanjutan melalui penetapan target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
Baca juga: BKI Dukung Skema Zero Emission Vessels di Pelayaran Internasional
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan beberapa waktu lalu bahwa kegiatan penunjang target tersebut salah satunya penggunaan kendaraan listrik atau electrical vehicle (EV) di lingkungan BUMN.
Dalam surat edaran Nomor S-565/MBU/09/2022 yang ditujukan pada para direktur, Erick menyampaikan BUMN adalah salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen pemerintah.