TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggencarkan program konversi kompor gas LPG 3 kilogram (kg) beralih ke kompor listrik atau kompor induksi.

Namun, langkah tersebut dinilai hanya akan menambah beban masyarakat karena biaya yang dikeluarkan menjadi besar ke depannya seiring kenaikan daya listrik.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menolak rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik dengan daya 1200 watt.

Baca juga: Kurangi Ketergantungan Impor, PLN Konversi Seribu Kompor LPG Masyarakat ke Kompor Induksi

"Kami keberatan terhadap rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik. Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1200 watt," kata Muzani yang ditulis Jumat (23/9/2022).

Menurutnya, kompor listrik tidak cocok untuk rakyat kecil, rakyat miskin kota, para UMKM yang daya listrik di rumahnya hanya 450 VA sampai 900 VA.

"Ini hanya membebani mereka. Lebih baik kelebihan pasokan listrik ini dialihfungsikan kepada industri-industri dan pengembangan mobil listrik yang sedang tren," kata Muzani.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, yang menilai program kompor induksi ini adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30 persen.

Menurutnya, kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan.

"Apalagi dengan adanya klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian listrik dengan pihak IPP (independent power prodycer), dimana PLN harus membayar kepada pihak IPP, baik dipakai atau tidak, listrik yang telah dihasilkan," ujar Mulyanto.

Ia pun meminta pemerintah harus menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Artinya biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Selain itu, Mulyanto juga minta pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listriknya tetap disubsidi, serta penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis.

"Kalau tidak ada jaminan itu, maka PLN hanya mengorbankan rakyat. Surplus listrik adalah akibat salah perencanaan pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang keliru, jangan rakyat yang dikorbankan," paparnya.

Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan, dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat dengan kompor elpiji, pamerintah harus konsisten.

Baca juga: Pemerintah akan Bagikan Kompor Listrik Gratis, Ini Perbandingan Kompor Gas dan Listrik