Ikut Tren Minyak Dunia, Harga Pertamax Turun Per 1 Oktober, Bagaimana dengan Pertalite?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

BBM jenis Pertamax turun Rp 600 jadi Rp13.900 dari sebelumnya Rp 14.500 per liter. Harga tersebut mulai berlaku mulai Sabtu (1/10/2022).

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Lalu bagaimana dengan Pertalite?

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menyarankan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebaiknya tidak diturunkan dalam waktu dekat.

Pengendara roda dua antre mengisi motornya dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jawa Barat. PT Pertamina menurunkan harga BBM nonsubsidi. BBM jenis Pertamax turun Rp 600 jadi Rp13.900 dari sebelumnya Rp 14.500 per liter. Harga tersebut mulai berlaku mulai Sabtu (1/10/2022).

Hal itu menanggapi penurunan harga BBM umum Pertamax Series dan Dex Series.

"Saya kira saat ini untuk BBM subsidi masih belum bisa dilakukan penyesuaian harga karena memang secara keekonomian masih jauh dibawah keekonomian," kata Mamit saat dihubungi Tribun Network, Sabtu (1/10/2022).

BERITA REKOMENDASI

Harga Pertamax Turun, Bagaimana dengan Pertalite? Ini Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023

Harga Minyak Dunia Turun, Harga Sudah Pertamax Turun, Kenapa Harga Pertalite Tetap?

Harga Pertamax Turun, Bagaimana dengan Pertalite? Ini Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023 - Tribunnews.com

UPDATE Harga BBM Pertamina 1 Juni 2023, Pertamax Turun Harga, Bagaimana dengan Pertalite?

Harga BBM Pertamina Turun Hari Ini 1 Juni 2023, Pertamax Turun Lagi, Bagaimana dengan Pertalite?

Pertamax Turbo Turun Harga di SPBU, Bagaimana dengan Pertalite dan Solar?

Pertamax Turun, Bagaimana dengan Harga BBM Pertamina Pertalite dan Solar, Ada Kenaikan Harga?

Daftar Harga BBM Terbaru, 16 Juni 2023: Pertamax Turun, Bagaimana dengan Pertalite?

Pemerintah, menurutnya, masih menanggung beban subsidi dan juga kompensasi untuk Pertalite dan solar subsidi.

Saat ini beban kompensasi Pertalite masih di Rp 3.150 per liter dan solar masih Rp 7.950 per liter.

"Jadi agak berat sepertinya karena pemerintah melakukan perhitungan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini dalam asumsi jangka panjang," urai Sarjana Perminyakan Universitas Trisakti tersebut.

Mamit menekankan penurunan harga minyak dunia juga baru berlangsung dalam beberapa waktu ini saja.

Mamit khawatir penurunan harga BBM subsidi tidak diimbangi dengan penurunan harga barang dan jasa juga.

Walhasil malah tidak memberi pengaruh signifikan dari kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM subsidi.

Lebih lanjut, Mamit mengajak masyarakat untul mengawasi pengalihan subsidi BBM ke dalam bentuk bantuan sosial.

“Apa yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat dan perlu kita dukung, yang perlu kita kawal bagaimana pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Upah (BLU) benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.

Dia mengaku masih mendapat banyak aduan bahwa orang-orang yang laik menerima justru belum mendapatkan manfaat subsidi sosial tersebut.

“Yang dapat BLU itu-itu lagi orangnya dan sebetulnya mereka orang mampu, ini menjadi upaya yang harus diperbaiki bersama,” imbuhnya.

Mengapa Harga Pertalite Tak Turun?

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menegaskan untuk harga Pertalite tidak mengalami penurunan.

Hal ini dikarenakan Pertalite merupakan BBM bersubsidi, yang harga jualnya diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Pertamina hanya operator. Untuk harga jual BBM Subsidi (Pertalite), harus melalui penentuan harga oleh regulator," ucap Irto saat dikonfirmasi Tribunnews.

Ikut Tren Minyak Dunia

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

“Berdasarkan perhitungan, pada periode September lalu untuk produk Gasoline (bensin) yakni Pertamax Series mengalami penyesuaian turun harga, sedangkan untuk produk Gasoil (diesel) Dexlite dan Perta Dex penyesuaiannya naik harga. Seluruh penyesuaian harga berlaku mulai tanggal 1 Oktober,” jelas Irto.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 14.950 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp 13.900. Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.800 dan Perta Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 18.100 per liternya.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.

“Seluruh harga baru ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. Pertamina juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif diseluruh wilayah Indonesia,” lanjut Irto.

Mengenai adanya perbedaan penyesuaian harga pada produk Pertamax Series dan Dex Series, Irto menjelaskan bahwa hal ini diakibatkan oleh kondisi energi global, salah satunya adalah geopolitik di Eropa Timur.

Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan produk bahan bakar gas di seluruh dunia, dan salah satu substitusi produk bahan bakar gas adalah bahan bakar diesel yang harganya mengacu kepada MOPS Kerosene.

“MOPS Kerosene ini menjadi acuan harga untuk bahan baku produk diesel. Tingginya permintaan dan terbatasnya bahan baku membuat harganya menjadi tetap tinggi, meskipun harga minyak dunia trennya menurun,” tukasnya.

Daftar Harga BBM non-subsidi

Berikut ini daftar terbaru harga BBM non-subsidi terutama di Pulau Jawa dan Bali:

1. Provinsi DKI Jakarta