TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mengatakan, para pedagang pasar mengapresiasi langkah pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melanjutkan program bantuan pembelian selisih harga kedelai di tingkat perajin tahu tempe hingga akhir 2022.

Sebab, kata Sudaryono, program atau bantuan ini sangat membantu produsen dan pedagang pasar.

Sebab, dengan adanya bantuan ini, para produsen menjual tahu dan tempe dengan harga normal dan stabil.

"Saya mewakili teman-teman pedagang pasar mengapresiasi langkah Pemerintah dibawah komando Presiden Jokowi.

Baca juga: Langkah Pemerintah Bangkitkan Petani yang Ogah-ogahan Tanam Kedelai

Para anggota kami yang merupakan pedagang tahu dan tempe merasa senang program ini diperpanjang oleh Pemerintah," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Sudaryono bercerita, sejumlah pedagang pasar mengaku sangat terbantu dengan program ini. Apalagi di tengah situasi yang tidak menentu. Di mana saat ini harga sejumlah kebutuhan pokok meroket akibat inflasi yang naik.

Sudaryono berharap, langkah pemerintah tidak hanya berhenti di sini saja. Melainkan memperluas program bantuan ini. Seperti membantu para petani kedelai yang juga memerlukan bantuan pemerintah.

"Kami mendorong pemerintah juga membantu petani kedelai. Selain mereka memerlukan bantuan, langkan ini juga agar stok kedelai di dalam negeri melimpah sehingga tercapai swasembada kedelai dan kita tidak tergantung pada impor.

Ini juga menjadi harapan para pedagang pasar untuk bisa menjual tahu dan tempe dengan harga normal dan stabil," ujar Sudaryono.

Dalam kesempatan ini, Sudaryono meminta pemerintah untuk terus melakukan sejumlah upaya mengantisipasi krisis pangan yang tengah membayang-bayangi dunia. Hal ini lantaran produksi pangan yang diramal seret.

Baca juga: Harga Kedelai Melonjak, Kemendag Dorong Perluasan Lahan dan Kasih Tugas Ini ke Bulog

Dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi diambang resesi dan perang masih terjadi.

"Di sini kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan sangat diperlukan. Karena jika salah langkah, maka Indonesia bakal krisis pangan," ujarnya.