Bendahara Negara yakin pengakuan semacam ini dapat membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa pentingnya bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Di samping itu, kita telah menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga termasuk MDB untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana,” tutur Menkeu.

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework (CAF)).

Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Menkeu Sri Mulyani juga menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, juga proyek pembangunan perkotaan.

“Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” ujarnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)