Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini menilai Kementerian Perhubungan melakukan diskriminasi terhadap moda transportasi laut angkutan penyeberangan.

Dia menganghap kebijakan ini tentu “menyimpang dari jargon Presiden Jokowi” yang sangat memperhatikan bidang maritim.

Juga terlihat seakan akan Menhub membiarkan operator angkutan penyeberangan kesulitan.

“Sehingga terpaksa melakukan manipulasi keselamatan dan kenyamanan pelayara. Padahal Menteri Perhubungan seharusnya yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran," ujarnya.

Baca juga: Tarif Penyeberangan Kelas Ekonomi Naik, Berikut Rinciannya

Bambang Haryo mengatakan seharusnya Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas megara untuk melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

"Ini tidak dilakukan, padahal satu nyawa publik harganya sangat mahal dan tidak terhingga," kata dia.

Dengan demikian Bambang Haryo mengatakan bila tarif penyeberangan tidak disesuaikan dengan jumlah besaran yang sudah dihitung oleh kementerian perhubungan dan stakeholdernya, maka hal ini sama dengan Kementerian Perhubungan bisa dikatakan menjerumuskan seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan angkutan penyeberangan menghadapi resiko keselamatan yang tidak terjaminkan.

"Dan bisa dikatakan bila keselamatan transportasi angkutan penyeberangan terganggu, maka Menteri Perhubungan yang harus bisa bertanggung jawab," tegas Bambang Haryo.