Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas angkutan massal perkotaan dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (2/11/2022).
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Presiden menekankan pentingnya angkutan massal perkotaan.
"Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," ujar Menhub.
Baca juga: Sosok Tuhiyat, Dirut Baru PT MRT Jakarta Menggantikan Mohamad Aprindy
Menhub mengatakan bahwa terdapat kerugian secara kumulatif sebesar Rp100 triliun dalam satu tahun apabila angkutan massal itu tidak dijalankan.
“Dalam catatan bahwa kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak terdapat kerugian Rp100 triliun dalam masa satu tahun. Oleh karena itu butuh peralatan untuk dilakukan identifikasi angkutan massal di semua kota,” kata Menhub.
Menhub juga menjelaskan bahwa suatu angkutan massal membutuhkan percontohan.
Saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.
"Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain," ungkapnya.
Selain itu, menurut Menhub, Presiden juga menekankan agar pemerintah daerah turut serta mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Menhub mencontohkan pada LRT Jabodebek, maka Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain.
"Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder,” ucap Menhub.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta.
Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.
"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujarnya.
Menhub pun menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh.
Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.
"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," pungkasnya.