TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan pada Indonesia’s SDGs Annual Conference 2022.

Indeks tersebut diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten.

“Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa target pembangunan berkelanjutan tetap harus dicapai meskipun terdampak pandemi. Untuk itu aksi nyata dan kerja sama para pihak sangat penting untuk akselerasi pencapaian SDGs,” ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam sambutannya, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Bappenas: Kabupaten Madiun Jadi Contoh Pelaksanaan KPBU Alat Penerangan Jalan

Peluncuran Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan merupakan kerja sama Bappenas dengan mitra pembangunan konsorsium Daya Saing Daerah Berkelanjutan, dalam hal ini diwakili Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), digelar di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Memasuki Dekade untuk Aksi (Decade of Action) pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), akselerasi implementasi di daerah semakin penting.

Pemerintah di daerah, terutama di kabupaten, memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, melalui tata kelola berkelanjutan.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman selaku Lead Konsorsium mengemukakan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) diusung dengan semangat kolaborasi multipihak oleh mitra pembangunan dengan komite pengarah yang terdiri atas unsur pemerintah nasional, asosiasi pemerintah daerah, akademisi dan lembaga riset.

“Hasil Indeks ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan metode pengukuran dan kerangka kebijakan daya saing daerah, berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan daerah dan memberi inspirasi dalam rangka meningkatkan daya saing, menjadi sumber informasi dan referensi bagi pelaku usaha, serta memperkaya materi kerja dalam advokasi perbaikan tata kelola ekonomi daerah secara berkelanjutan,” jelas Herman.

Baca juga: Bangun Infrastruktur Butuh Dana Rp6.000 Triliun, Bappenas: Pemerintah Hanya Bisa Penuhi 37 Persennya

Selama hampir setahun, tim IDSDB mengumpulkan data terkait indikator lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola, dari kabupaten yang ada di Indonesia. Dari seluruh data indikator yang terkumpul kemudian disusun pemeringkatan daya saing berkelanjutan daerah.

Dalam pengumpulan data dari kabupaten, selain bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, tim juga bekerja sama dengan APKASI untuk melakukan sosialisasi.

Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang mengharapkan melalui Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, pemerintah kabupaten dapat mengukur tingkat daya saingnya, membuka ruang kolaborasi untuk berbagi inovasi, dan mendapat peluang insentif publik maupun non publik, termasuk dalam bentuk peningkatan kapasitas.