Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendapat sorotan terkait masa depannya di dunia politik pasca dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengungkapkan potensi Jokowi untuk dilupakan rakyat jika terlalu lambat mengambil keputusan.
Menurut Jamiluddin, kemungkinan dilupakannya Jokowi, lantaran publik Indonesia merupakan kategori orang-orang yang gampang melupakan.
Apabila Jokowi tidak lagi berperan di dunia politik, maka kata dia, bukan tidak mungkin ketokohan Jokowi akan memudar begitu saja.
Oleh karena itu, Jokowi dinilai perlu segera memutuskan langkahnya, baik bergabung dengan partai politik lain atau membentuk partai baru.
"Masalah waktu perlu dipertimbangkan mengingat orang Indonesia cepat lupa. Kalau Jokowi terlalu lama memutuskan masuk partai atau membentuk partai, dikhawatirkan Jokowi akan dilupakan orang," kata Jamiluddin saat dimintai analisisnya, Rabu (18/12/2024).
Meski demikian, kata dia, belum tentu Jokowi bisa bergabung ke parpol yang sudah ada saat ini.
Sebab, dengan Jokowi pindah atau berlabuh ke parpol yang sudah ada, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu mau tidak mau harus mengikuti idealisme partai tersebut.
"Bisa jadi, idealisme partai tersebut tak sepenuhnya sesuai dengan idealisme yang akan diwujudkannya," kata dia.
Oleh karenanya, kemungkinan terbesar bagi Jokowi melanjutkan karier politik yakni bersama dengan organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo)
Organisasi itu diyakini potensial untuk dibentuk oleh Jokowi menurut Jamiluddin, lantaran basis massanya sudah dipastikan mengakar kepada idealisme Jokowi.
"Jokowi tentu dapat menggunakan Projo sebagai wadah untuk mewujudkan tujuan politiknya. Hal itu akan lebih mudah diwujudkan ketimbang Jokowi masuk ke partai lain," kata dia.
Peluang itu relatif terbuka lantaran struktur organisasi Projo sudah sampai kecamatan.
Karena itu menurut dia, Projo tak sulit berubah dari ormas menjadi partai politik.
Meski begitu, Jamiluddin kembali mengingatkan Jokowi untuk bisa memperhatikan momentum untuk kembali berkiprah di partai.
Sebaiknya menurut dia, paling lama enam bulan ke depan harus Jokowi memutuskan masuk partai tertentu atau membentuk partai.
"Dengan interval waktu tersebut, masyarakat Indonesia masih mengingat Jokowi. Dengan begitu dukungan terhadap Jokowi akan berpeluang tetap terjaga," tandas Jamiluddin.(*)