Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo tak mempersoalkan permintaan penambahan masa konsesi pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dari dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Dia menilai hal tersebut masih relevan dengan bisnis.

Pria yang akrab disapa Tiko ini beralasan, proyek infrastruktur memerlukan jangka waktu menengah panjang, agar pengembalian investasi dapat dirasakan.

"Suatu proyek infrastruktur itu butuh pengembalian yang panjang, dan kita melihat dengan konsesi yang sudah kita kembangkan sekarang itu, saya rasa relevan, panjangnya 80 tahun," papar Tiko saat ditemui di Jakarta, (13/12/2022).

Terkait kepastian masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh KCIC, Tiko menyebut bahwa keputusan sepenuhnya ada di Kementerian Perhubungan.

"(Kemungkinan disetujui 80 tahun konsesi) itu kewenangan Pak Menteri Perhubungan lah," pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi adanya kabar tentang PT KCIC selaku pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung yang meminta masa konsesi kereta cepat diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Luhut mengungkapkan, permintaan konsesi yang diajukan pihak KCIC merupakan hal yang biasa dan tidak terlalu dipermasalahkan.

"Enggak ada masalah (untuk permintaan konsesi 80 tahun itu). Kita kan belum final," ucapnya.

Menurut Luhut, masa konsesi 50 tahun ataupun 80 tahun bukan menjadi masalah. Yang terpenting, operasional kereta cepat tetap berjalan.

Baca juga: Suntik Mati KA Argo Parahyangan Demi Dongkrak Penumpang Kereta Cepat, Anggota DPR: Tetap Merugi

"Mau 50 tahun atau 80 tahun bedanya apa sih? Yang penting (operasionalnya) jalan," pungkasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, seperti dilansir Kontan, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta masa konsesi kereta cepat diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Hal ini ini dikatakan Plt. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI Kamis (8/12).

Baca juga: KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun, Luhut: Nggak Masalah