Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin merilis dekrit baru untuk memutus ekspor minyak Rusia ke negara-negara G7 dan perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan pembatasan harga produksi minyak Rusia.
Dengan ditandatanganinya dekrit pada Selasa (27/12/2022) kemarin, Rusia resmi melarang pengiriman minyak mentah dan produk olahan minyak ke kelompok negara tujuh (G7) yang mematuhi pembatasan harga minyak Rusia, selama lima bulan kedepan dimulai dari tanggal 1 Februari 2023 hingga 1 Juli 2023.
"Pasokan minyak dan produk minyak Rusia ke badan hukum asing dan individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kebijakan pembatasan harga akan dijalankan," kata keputusan presiden Putin, seperti dikutip dari Reuters.
Dekrit ini diterbitkan Putin sebagai tanggapan atas tindakan tidak ramah yang dilakukan negara G7 seperti Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat terhadap negaranya.
Pembatasan harga minyak Rusia yang dilakukan negara-negara G7 membuat perusahaan pengapalan hingga layanan asuransi di seluruh dunia khususnya di Uni Eropa yang menangani kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi jika menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar AS.
Sanksi dibuat AS dan sekutunya dengan maksud untuk menekan pendapatan Rusia, agar militer Putin kesulitan memasok senjata dan alat perang selama invasi berlangsung.
Meski sanksi tersebut telah memukul nilai dari mata uang Rusia yakni rubel, hingga amblas sebanyak 8 persen selama sepekan.
Baca juga: Vladimir Putin Siap Hentikan Perang Rusia di Ukraina
Serta membuat defisit anggaran Moskow melonjak 2 persen dari produk domestik bruto yang telah direncanakan pemerintah Rusia pada 2023.
Namun Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menegaskan bahwa pembatasan harga itu hanya akan berdampak sementara terhadap pendapatan minyak yang saat ini diperoleh Moskow, dengan begitu negara beruang merah ini masih bisa melanjutkan operasi militer hingga tujuannya yang ingin menguasai sebagian wilayah Ukraina tercapai.