Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dan subsidi angkutan kereta api (KA) perintis tahun anggaran 2023.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono mengatakan, penandatanganan kontrak ini merupakan perjanjian tertulis sebagai amanah dari penugasan pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

"Untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan kereta api perintis tahun anggaran 2023, penugasan pemerintah ini dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Desember 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.549.288.981.000," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/12/2022).

Sementara untuk nilai kontrak penyelenggara subsidi KA perintis sebesar Rp 124.075.614.336 untuk 5 lintas pelayanan.

Djarot merinci, nilai kontrak penyelenggaraan PSO ini dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 2,3 triliun di 2019, Rp 2,5 triliun di 2020, Rp 3,4 triliun di 2021, serta Rp 2,8 triliun di 2022.

Penyelenggaraan PSO dalam kontrak 2023 meliputi KA jarak jauh, di mana terdapat 4 lintas pelayanan dengan volume penumpang sebesar 3.493.598 penumpang dalam 1 tahun.

Baca juga: Syarat Naik Kereta Api dan Pesawat Terbaru Periode Tahun Baru 2023

Kemudian, KA ekonomi jarak sedang, di mana terdapat 9 lintas pelayanan dengan volume sebesar 5.081.089 penumpang dalam 1 tahun.

Selain itu, KA ekonomi jarak dekat atau kereta api lokal sebanyak 26 lintas dengan volume sebesar 28.995.408 penumpang dalam 1 tahun.

Djarot menambahkan, untuk kereta rel diesel atau KRD ekonomi, di mana terdapat 13 lintas pelayanan dengan volume 4.032.153 penumpang dalam 1 tahun.

Baca juga: Stasiun Kereta Api Baru Akan Dibangun di Tanah Abang, Ini Tujuannya

Selanjutnya, kereta api ekonomi Lebaran terdapat 4 lintas pelayanan dengan volume 122.650 juta penumpang dalam 1 tahun, kereta api rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan volume 230.804.101 penumpang dalam 1 tahun, dan KRL Yogyakarta dengan volume 4.401.414 penumpang dalam 1 tahun.

"Dengan ditandatangani kontrak ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kemudian, juga menunjang pemerataan serta pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pembangunan nasional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, tarif Commuterline atau KRL di tahun 2023 tidak akan naik.

Baca juga: Budi Karya Minta Petugas KAI Gunakan Metal Detector, Puncak Perjalanan Kereta Api Terjadi Hari Ini

"Soal KRL, itu enggak naik (tarifnya). InsyaAllah sampai 2023 enggak naik," ucap Menhub Budi dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (27/12/2022), seperti yang diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Meski demikian, Budi menambahkan, masyarakat yang memiliki kondisi keuangan finansial cukup baik, nantinya akan menggunakan kartu khusus saat naik KRL.

"Tapi nanti akan pakai kartu. Jadi yang sudah 'berdasi' dalam artian kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar (dengan harga) lain," ujarnya.

Terkait rinciannya, Menhub Budi belum bisa mengungkapkan secara detail. "Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya," ujarnya.