Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso membeberkan alasan mengapa dirinya tak mampu membongkar para mafia yang menjadi biang kerok dalam permasalahan seputar beras di Tanah Air.
Padahal, pria yang akrab disapa Buwas ini merupakan mantan aparat penegak hukum.
Diketahui, dirinya pernah menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (kabareskrim) Polri pada 2015.
Baca juga: Stok Beras Pemerintah 600 Ribu Ton, Kepala Bulog: Aman hingga Idul Fitri
Buwas mengungkapkan, membongkar praktik kejahatan dan nama-nama mafia bukanlah kewenangan dirinya.
Jika ia memiliki sejumlah bukti, Buwas mengaku akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Polri.
"Sebagai Direktur Utama Bulog, masa lalu (Kabareskrim) sudah berlalu. Hari ini tidak ada pangkat, kewenangan saya sudah tidak ada lagi, khususnya penegakan hukum," ucap Buwas di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat (20/1/2023).
"Maka dari itulah saya akan menyerahkan ini kepada yang berwenang, bukan untuk dibuka-buka. Yang berhak membuka itu yang sesuai dengan kewenangan, dan bidangnya," sambungnya.
Buwas sebelumnya mengatakan, terdapat indikasi keberadaan mafia di balik carut marutnya permasalahan beras di Tanah Air.
Hal ini terlihat dari harga beras yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu belakangan.
Padahal, Bulog telah melakukan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau dikenal Operasi Pasar beras di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Jelang Musim Panen, Mendag Minta Bulog Segera Salurkan Beras Impor ke Pasar-pasar hingga Daerah
Namun, harga beras di pasar tak kunjung mengalami penurunan, alias tetap tinggi.
"Sekarang kita punya beras itu untuk kepentingan intervensi pasar dan masyarakat dapat harga murah serta kebutuhan tercukupi. Kita sudah lakukan (operasi pasar), tapi saya tidak tau begitu banyak yang kita lepas tapi harganya masih tinggi," papar Buwas.
"Sebenarnya saya tau, dan tidak bodoh-bodoh amat, kalau tanda kutip ada mafia, ya memang ada," lanjutnya.
Untuk itu, dirinya meminta Satgas Pangan Polri untuk segera membongkar polemik beras di dalam negeri.
"Jadi bukan saya yang menyelesaikan, tapi yang menyelesaikan adalah yang punya kewenangan. Saya harapkan bisa diselesaikan," pungkasnya.