Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pergerakan harga beras pada beberapa bulan terakhir membuat Presiden Joko Widodo gundah.
Komoditas pangan tersebut terus mengalami kenaikan di tengah kontroversi silang pendapat ketersediaan beras antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Bukan dua kementerian tersebut yang ditegur oleh Jokowi, tetapi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Baca juga: Jelang Musim Panen, Mendag Minta Bulog Segera Salurkan Beras Impor ke Pasar-pasar hingga Daerah
Jokowi mengaku menegur Perum Bulog lantaran harga beras naik. Menurut Presiden, kenaikan harga beras tersebut harus perlu diwanti-wanti agar tidak merugikan masyarakat hingga bisa menjaga inflasi.
"Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia dipantau secara virtual, Selasa (17/1/2023).
Sementara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso tak mengetahui persis apa yang menyebabkan harga beras tinggi, meski operasi pasar gencar dilakukan.
Ia menegaskan Bulog tidak dalam posisi berdagang ataupun mencari untung. Dimana Bulog memiliki peran untuk melakukan penugasan negara dalam melakukan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Nantinya CBP digunakan untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) termasuk operasi pasar.
"Kita sudah lakukan (operasi pasar), cuma saya tidak tahu begitu banyaknya (beras CBP) yang kita lepas tapi harganya tetap tinggi. Pasti ada sesuatu!," kata Budi dalam Konferensi Pers di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Ia menduga ada mafia dibalik gonjang-ganjing harga beras yang terus naik di dalam negeri.
Baca juga: Soal Beras Impor 300 Juta Ton, Pengamat: Jangan Dikeluarkan, Biar Petani Menikmati Harga Baik
Hal tersebut lantaran intevensi harga melalui operasi pasar telah gencar dilakukan Bulog namun harga masih betah tinggi.
"Sebenarnya saya sudah tahu, kalau tanda kutip ada mafia, memang ada. Saya ini punya kebijakan atas dasar perintah Pak Presiden, kita harus menggelontorkan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan.
Tidak ada monopoli terhadap masalah perberasan, karena beras adalah kebutuhan pokok yang mendasar," tegasnya.
Bulog menegaskan setiap pedagang beras berhak mendapatkan beras dengan harga murah.