Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kasus Indosurya hingga Asabri pada sambutannya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2/2023) di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Tak hanya dua kasus itu, Jokowi juga menyingung kasus Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, dan Wanaartha.
Jokowi menyebut, berkaca dari kasus itu, dirinya meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan produk asuransi, investasi hingga umrah yang ditawarkan harus aman dan tidak merugikan bagi masyarakat.
Bukan tanpa alasan, Jokowi mengungkapkan banyak korban menangis akibat mengalami kerugian buntut kasus investasi tersebut.
Hal ini diketahui Jokowi ketika melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi.
"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis, rakyat itu hanya minta satu; duit saya balik, uang saya balik."
Baca juga: Mencari Keadilan Publik di Kasus Indosurya Sekaligus Menjaga Marwah MA
"Karena waktu saya ke Tanah Abang, (korban) menangis semua karena banyak yang kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga," tuturnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi juga meminta OJK untuk menjalankan fungsi pengawasan ke industri jasa keuangan dengan lebih detail demi terlindungnya masyarakat dari produk-produk investasi yang merugikan.
Hal itu, sambungnya, agar masyarakat tetap menaruh kepercayaan terhadap industri jasa keuangan.
Namun, jika OJK tidak melakukan fungsi pengawasan dengan ketat, maka akan berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia.
Mantan Wali Kota Solo itu pun mengambil contoh kasus miliarder asal India, Gautam Adani, yang harus kehilangan hartanya hingga Rp 1.800 trilun hanya dalam sepekan.
Hilangnya harta Gautam tersebut buntut laporan Hindenburg Research yang dirilis pada 24 Januari 2023.
Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan milik Gautam dinyatakan telah melakukan penipuan dan manipulasi saham.
Dengan peristiwa tersebut, Jokowi pun menyoroti hilangnya seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) buntut lenyapnya harta Gautam sebesar Rp 1.800 triliun.
"Hati-hati ada peristiwa besar, minggu kemarin Adani di India, makronya, negara bagus, mikronya ada masalah, mikro hanya satu perusahaan Adani."
"Ia kehilangan 120 miliar dolar AS, hilang langsung, dirupiahkan Rp 1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang," tuturnya.
Baca juga: Perjalanan Kasus Korupsi Asabri & Alasan Pengadilan Tipikor Tolak Vonis Hukuman Mati Benny Tjokro
Jokowi mengungkapkan kasus Gautam ini memunculkan masalah ekonomi bagi India seperti nilai mata uang merosot hingga investor asing keluar.
"Yang terjadi apa? Capital outflow, modal asing semua keluar, rupee jatuh. Hati-hati terhadap hal ini," tututrnya.
Dia juga meminta agar OJK dapat memastikan kasus asuransi Asabri dan Jiwasraya tidak terulang lagi.
"Saya minta betul urusan asuransi utamanya pinjol, investasi dilihat betul, jangan sampai kejadian Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun," tegasnya.
Sebagai informasi, ada beberapa kasus investasi keuangan terjadi di Indonesia seperti kasus Indosurya dan Asabri.
Untuk kasus Indosurya sendiri menjadi perhatian publik sejak tahun 2020 lantaran adanya penggelapan sebesar Rp 106 triliun yang disebut merupakan uang milik 23 ribu nasabah.
Namun, dua terdakwa yaitu petinggi KSP Indosurya, Henry Surya dan June Indria, justru divonis bebas dalam sidang vonis di PN Jakbar pada 24 Januari 2023 lalu.
Sementara, kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan terdakwa Direktur PT Hansor International, Benny Tjokro disebut merugikan negara hingga Rp 23,73 triliun.
Baca juga: Kejaksaan Agung Lelang Enam Apartemen Mewah Terpidana Kasus Korupsi Jiwasraya
Namun, majelis hakim Penadilan Tipikor menjatuhkan vonis dengan pidana nihil bagi Benny Tjokro dan uang pengganti pidana tambahan Rp 5,73 triliun dengan penghitungan barang bukti sebanyak 1.068 bidang tanah dan bangunan dirampas oleh negara sebagai pengganti.
Padahal, jaksa menganggap Benny Tjokro dinilai berperan dalam mengatur transaksi saham dan reksadana dalam portofolio milik Asabri.
Adapun kegiatan investasi Asabri dilakukan oleh Benny Tjokro dan Heru Hidayat dari tahun 2012-2019.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Choirul Arifin/Gita Irawan)