Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan, mobilitas masyarakat saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sebanyak 160 juta orang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Persiapan Libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025 di Kemenko PMK, Jumat (22/11/2024).

"Kami sudah melakukan survei jadi sebagian besar mobilisasi yang akan terjadi di Pulau Jawa 160 juta, itu termasuk aglomerasi. Jumlah ini yang kami antisipasi dalam persiapan Nataru," kata Menhub Dudy.

Menurutnya, wilayah mobilisasi masyarakat terbesar selama periode Nataru akan terjadi di Pulau Jawa.

"Itu nanti sebagian besar ada di Jawa," jelasnya.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Anggota DPD Bersama Kemenhub Sepakat Awasi Harga Tiket ke Papua

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno mengatakan, rapat koordinasi tingkat menteri ini dilakukan untuk mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru 2025 agar berjalan dengan aman, nyaman serta lancar.

Menurutnya, hal yang paling utama adalah mengantisipasi soal kondisi cuaca lantaran bulan-bulan ini sudah memasuki musim hujan.

"Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga hujan berlebih dan lain-lain dan itu juga harus kita antisipasi," kata Pratikno.

"Oleh karena itu, tadi kita membahas Bagaimana agar harus mudik ini arus mudik maupun harus balik bisa berjalan lancar aman, tertib dan nyaman," sambungnya.

Pratikno menyatakan, selain soal kondisi cuaca pemerintah juga memastikan persiapan dari segi infrastruktur melalui transportasi umum baik di darat, laut maupun udara.

"Jadi oleh karena itu Tadi kita membahas Selain kepentingan perhubungan juga lalu lintas polri juga keamanan, panglima TNI terlibat, juga BUMN penerbangan, pelayaran, angkasa pura, angkutan darat dan lain-lain," jelasnya.

Kemudian, antisipasi ketersediaan bahan pokok serta pariwisata selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pratikno bilang, pemerintah telah mempersiapkan sedini mungkin agar bisa diterapkan sampai ke level daerah.

"Oleh karena itu Pak Mendagri akan juga mengomandani agar pemerintah daerah di seluruh level juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan BUMN," tegasnya.