Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh, Jumisih mengungkapkan bahwa pihaknya menolak dengan tegas RUU Kesehatan.

Kemudian dikatakan Jumisih bahwa yang dibutuhkan rakyat pelayanan kesehatan publik yang ramah dan murah.

"Sebagaimana kita tahu bahwa kita buruh dan masyarakat bagian dari pengguna BPJS. Pada saat RUU kesehatan dibahas dan digenjot pembahasannya oleh DPR dan akan diparipurnakan kami menyatakan sikap tidak membutuhkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang," kata Jumisih pada konferensi pers daring, Rabu (15/2/2023).

Jumisih melanjutkan keberafaan UU Kesehatan akan mendelegitimasi peran BPJS Kesehatan.
Dia menilai yang dibutuhkan masyarakat itu sebetulnya bagaimana akses pelayanan publik yang ramah dan murah.

"Kalau BPJS itu berada di bawah kementerian maka itu akan berdampak penyalahgunaan kekuasaan jadi tidak ada independensi atas BPJS kedepannya," sambungnya

Menurut Jumisih terlebih dana BPJS itu adalah dana publik buruh yang mengiurkan beserta pengusahaan sehingga seharusnya pemerintah tidak cawe-cawe dalam urusan tersebut.

"Jadi pada saat kita mendapat informasi bahwa RUU Kesehatan dibahas secara omnibus sama seperti Undang-Undang Cipta kerja. Kami sangat menyesalkan upaya yang dilakukan oleh DPR untuk paripurnakan sementara masih banyak pihak yang melakukan penolakan termasuk Ikatan Dokter Indonesia," jelasnya.

Deputy Bidang Perempuan Partai Buruh itu menegaskan bahwa buruh dan rakyat pengguna BPJS akan merasa dirugikan karena akan berdampak langsung apabila BPJS dikapitalisasi.

"Artinya hanya mengutamakan profit hanya mengutamakan sementara kondisi kesejahteraan masyarakat akan terabaikan," tutupnya.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama tujuh organisasi profesi menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Baca juga: Pertanyakan Naskah Akademik, Muhammadiyah dan Organisasi Profesi Tolak RUU Kesehatan

Tujuh organisasi profesi tersebut adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Serta Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai RUU Kesehatan tidak sejalan dengan nilai-nilai UUD 1945.

Baca juga: Ribuan Buruh Geruduk DPR Tolak Perppu Cipta Kerja dan RUU Kesehatan 

"Kami menyimpulkan bahwa RUU ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi komitmen bangsa ini sejak awal sampai akhir nanti, yang ada di dalam empat alinea Pembukaan UUD 1945," ujar Busyro dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Busyro meminta agar Pemerintah bersama DPR tidak melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan tersebut.

Mantan Pimpinan KPK ini mempertanyakan keberadaan naskah akademik dari RUU Kesehatan ini.

Baca juga: Beberapa Alasan Organisasi Profesi Kesehatan Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

"Pemerintah perlu mempertimbangkan, pertama menunda dulu sampai setelah Pemilu. Sebab mereka sedang kontes Pemilu," tutur Busyro.

"Kedua ya disetop, karena mereka enggak siap. Naskah akademik kemungkinan tidak ada," tambah Busyro.

Selain itu, Busyro menyoroti penyusunan RUU Kesehatan yang dianggapnya tidak melibatkan berbagai pihak.

"Tata krama akademik perumusan ini tidak mencerminkan sopan santun prosedur yang tertib, misalnya melibatkan masyarakat secara proposional dan secara jujur, bukan melibatkan dalam arti performa, tetapi juga substansinya kemudian dikandasi. Sering kali pemerintah dan DPR seperti itu," jelas Busyro.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law dibahas di DPR.

Budi Gunadi mengatakan, saat ini pihaknya menunggu draf RUU itu selesai dibahas di Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Jadi ini adalah masalah utama yang kita sampaikan. Waktu itu Pak Wamen bicara di Baleg, kami menunggu. Rencananya akan dikirimkan ke kami dan kami akan punya waktu untuk memberikan respons masukan dari mereka," kata Budi Gunadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi IX DPR, Selasa (24/1/2023).

Keterangan foto: Deputy Bidang Perempuan Partai Buruh, Jumisih selendang hitam.