TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN – Tingkatkan kontribusi dalam mendorong optimalisasi perhutanan sosial, Pupuk Kaltim menyalurkan bantuan pupuk seberat 11 ton di Wisata Hutan Bambu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pemberian bantuan pupuk ini turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat Penyerahan SK Kehutanan Sosial di Wisata Hutan Bambu Kota Balikpapan.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi menyatakan bantuan tersebut terdiri dari jenis pupuk NPK Pelangi seberat 10 ton dan dekomposer dengan merek Biodex seberat 1 ton. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan Pupuk Kaltim terhadap pertanian yang merupakan leading sector pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Pabrik Pupuk Iskandar Muda Kembali Dioperasikan Setelah Mati Suri Satu Dekade

“Ini merupakan komitmen Pupuk Kaltim untuk berkontribusi terhadap masyarakat utamanya dalam hal pengembangan perhutanan sosial,” ujarnya, Rabu (22/1/2023).

Pupuk NPK Pelangi bermanfaat untuk menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan tanaman seiring dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Kandungan fosfat yang ada di dalam pupuk juga mudah terserap tanaman serta kandungan kalium membantu tanaman membentuk klorofil secara maksimal.

Sementara itu, dekomposer Biodex berfungsi sebagai bioaktivator yang diperkaya dengan mikroba pendegradasi kompos unggulan yang sesuai dengan iklim tropis. Mikrobanya terdiri dari jenis trichoderma yang tidak hanya unggul sebagai pendegradasi bahan organik, tetapi juga dapat sebagai proteksi dan biopestisida penyakit pada berbagai macam tanaman. Biodex bermanfaat mempercepat pengomposan sampah organik tanaman dan kotoran hewan serta ramah lingkungan.

Rahmad mengatakan pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah yang juga dijalankan dalam program community forest. Program ini merupakan implementasi penerapan aspek environment, social, and governance (ESG) berkelanjutan dengan meningkatkan kontribusi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung ekosistem bisnis dan tata kelola perusahaan untuk memberi manfaat secara luas.

Community forest bagian dari langkah Pupuk Kaltim dalam mendorong penurunan emisi karbon hingga 32 persen di tahun 2030, sekaligus mendukung tercapainya target Net Zero Emission di tahun 2060. Program ini digagas untuk memberikan perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberi nilai tambah ekonomi pada lahan yang kurang produktif untuk ditanami berbagai jenis komoditas.

Pupuk Kaltim sepanjang 2022 telah menjalankan beberapa program community forest di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, Pupuk Kaltim menanam 3.000 bibit pohon bersama Kostrad di Sukabumi Jawa Barat, dengan target 60.000 bibit di atas lahan mencapai 200 Hektare (Ha). Selanjutnya, program dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, dengan penanaman berbagai jenis varietas dengan target 68.000 bibit. Pada akhir tahun, program dijalankan di Maratua dengan menanam 1.100 bibit mangrove dan menurunkan 120 media transplantasi terumbu karang.

“PKT selalu memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat perusahaan bagi para stakeholder dan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Kawasan Wisata Hutan Bambu yang menjadi lokasi perhutanan sosial dikelilingi Bendungan Manggar sebagai penyedia sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat di Kota Balikpapan sekaligus menjadi lokasi ekowisata. Penanaman bambu di kawasan tersebut dilakukan oleh Pengendalian Pembangunan Eco Region (P3E) Balikpapan sejak 2014 hingga kemudian dikelola oleh kelompok masyarakat sehingga menjadi lokasi seperti sekarang ini.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Sesuai dengan Permen LHK No. 83/2016, perhutanan sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Presiden Joko Widodo pada saat yang sama juga menyerahkan 514 SK Perhutanan Sosial untuk 59.000 kepala keluarga dengan luas lahan 321.000. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan 19 SK Hutan Adat seluas 77.000 hektar dan SK TORA sebanyak 46 SK.

Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh penerima SK Perhutanan Sosial dan SK TORA memanfaatkan dengan baik SK yang mereka dapat. "Semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semuanya, harus produktif, karena kita berikan itu agar lahan-lahan semua yang kita miliki itu produktif. Jangan ditelantarkan," kata Jokowi.

Dalam dialognya bersama warga, presiden mengapresiasi pengelolaan lahan yang telah diberikan pemerintah menjadi kawasan edukasi alam. Pengelolaan yang dilakukan secara swadaya merupakan peluang yang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar.