Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia harus berkonsep adaptif, kontributif, dan berkelanjutan.
Hal itu merespons pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan tantangan global berupa perlambatan ekonomi dunia.
"Kita patut bersyukur, ekonomi kuartal pertama Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 5,03 persen YoY (Year on Year)," kata Teten di Jakarta, dikutip Kamis (11/5/2023).
Baca juga: Dorong Ekonomi Warga, Relawan Sandi Uno Tanam Mangrove Hingga Bagikan Hammock untuk UMKM di Sebalang
"Inflasi juga masih tetap terkendali di angka 4,33 persen YoY sebagaimana dirilis BPS pada Mei 2023,” sambungnya.
Teten mengatakan, dalam tahun pemulihan ekonomi ini, diperlukan rencana dan arah kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM (KUMKM) yang lebih adaptif, kontributif, dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan terkait pendanaan UMKM, saat ini masih terjadi kesenjangan finansial.
Berdasarkan survei Bank Indonesia pada 2020, ada kesenjangan finansial (financial gap) yang masih sangat besar, di mana sebanyak 69,5 persen pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan.
Sementara potensi permintaan kredit mencapai Rp1.605 triliun.
"Inilah yang harus dipenuhi oleh skema investasi dan pembiayaan yang mudah," kata Teten.
Ia menyebut, sejauh ini pemerintah terus merilis kebijakan pendanaan yang mudah dan murah bagi UMKM.
"Kebijakan tersebut seperti alokasi kredit perbankan untuk UMKM yang ditingkatkan dari 20 menjadi 30 persen pada 2024," kata Teten.
Kemudian, peningkatan alokasi KUR. Tahun ini mencapai Rp450 triliun, lebih tinggi dibanding pada 2022 sebesar Rp365 triliun.
Ada juga program KUR Kluster dan pembiayaan koperasi melalui LPDB KUMKM dengan tingkat suku bunga rendah.
Ada pula insentif bagi usaha besar yang memberikan bantuan pemodalan bagi UMKM.
"Kemudahan izin berusaha juga melalui pemberian tax holiday dan tax allowance dalam kegiatan penanaman modal," ujar Teten.
Teten turut mengapresiasi investor yang membantu pelaku UMKM dan berkontribusi bagi kehidupan sosial.
Terutama dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan isu lingkungan.
"Hal itu turut mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) serta net zero carbon emission," katanya.