Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kurang akuratnya data pertanian di Indonesia dan karenanya, Presiden meminta agar sensus pertanian dipercepat menjadik setiap lima tahun sekali.

Jokowi mengatakan, agar Pemerintah bisa membuat kebijakan pertanian yang tepat, akurasi data menjadi syarat utama.

"Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi, di lapangan masih banyak yang petani teriak, 'Pak pupuk ndak ada pak'," kata Jokowi saat membuka pencanangan Sensus Pertanian 2023 yang disiarkan virtual, Senin (15/5/2023).

Jokowi membeberkan penyebab pupuk subsidi tidak sampai ke petani sebetulnya banyak, di antaranya pasokannya berkurang, atau distribusinya tidak benar, atau karena data penggunanya kurang tepat.

"Tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton, ternyata 13 juta ton misalnya, sudah rampung ndak ada keluhan kan," kata Jokowi.

Dia mendukung penuh dilaksanakannya sensus pertanian dan meminta agar sensus yang selama ini dilakukan 10 tahun sekali dipercepat menjadi dilakukan menjadi 5 tahun sekali.

Baca juga: Sasar Tujuh Sektor, BPS Gelar Sensus Pertanian Mulai 1 Juni Sampai 30 Juli 2023

"Pelaksanaan terakhir 10 tahun lalu, menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah tiap tahun, keputusannya masih pakai data keputusan 10 tahun lalu. Harusnya ini tiap 5 tahun, biayanya juga enggak banyak kan, berapa? Rp3 triliun," ujar Presiden.

Baca juga: Kritisi Sensus Pertanian, Presiden Jokowi: Kita Kedodoran di Sini, Data Tidak Akurat

"Itu penting, bagaimana saya bisa putuskan sebuah kebijakan kalau datanya nggak akurat, harus yang paling update, paling terkini," pungkasnya.