News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemerintah Susun 10 Straregi Tangani Inflasi Daerah Sebagai Isu Prioritas

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan arahan Mendagri Tito Karnavian mengenai 10 strategi menangani inflasi di daerah.

Hal itu disampaikan Fatoni pada acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dikutip Jumat (19/5/2023).

Strategi pertama, kata Fatoni, yakni menjadikan persoalan inflasi sebagai isu prioritas dan membangun sinergi antara semua stakeholder terkait seperti saat penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Jadi Penyumbang Kenaikan Inflasi, Pemerintah Berusaha Tekan Harga Tiket Pesawat

“Kedua, perlunya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar paham dan tidak panik, tetap tenang," kata Fatoni.

Ketiga, lanjut Fatoni, perlu mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian Keempat, mengaktifkan Satgas Pangan, lalu kelima dalam penyaluran BBM subsidi diharapkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.

Sebab, masyarakat tidak mampu saat ini masih menjadi prioritas pemerintah pusat.

"Keenam, melaksanakan gerakan hemat energi. Ketujuh, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen," ujar Fatoni.

Selain itu, ke depan diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dalam penyaluran komoditas pangan hingga ke pelosok desa.

“Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis," jelas Fatoni.

Baca juga: Inflasi di Argentina Naik 30 Persen Selama 4 Bulan Tahun 2023

Strategi kesembilan, perlunya mengintensifkan jaring pengaman sosial, seperti dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat.

"Terakhir, kesepuluh, melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) provinsi masing-masing, mengumumkan angka perkembangan inflasi hingga kabupaten dan kota," lanjut Fatoni.

Selain itu, lebih lanjut Fatoni menjelaskan, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dan swasta.

Dia menegaskan, Kemendagri rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi seminggu sekali yang dipimpin langsung oleh Mendagri.

“Kita harus fokus mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," ungkap Fatoni.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini