Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, meminta pemerintah menunda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang saat ini tengah dibangun di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5/2023).
Juru bicara Fraksi Demokrat Rizki Aulia, menyampaikan, pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat.
Baca juga: Jokowi Bahas Kerja Sama Perdagangan, IKN hingga Pekerja Migran Indonesia dengan Presiden Korsel
Dia juga meminta pemerintah untuk mendorong belanja negara yang bersifat result based, dan memiliki multiplier effect.
"Sehingga anggaran seperti IKN Nusantara, bisa ditunda," kata Rizki.
Menurut Rizki, anggaran pemerintah itu sedianya digunakan untuk menjaga stabilitas harga pokok di wilayah pedesaan.
"Bisa sebaiknya difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi untuk masyarakat kecil yang hidup di perkampungan dan desa-desa," ujar Rizki.
Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. Dia menambahkan, penundaan pembangunan IKN itu dilakukan untuk mengalihkan belanja negara pada pemulihan daya beli masyarakat.
"Pemerintah menunda pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Sehingga belanja tersebut difokuskan pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur," jelasnya.
Mengutip Kontan.co.id, pemerintah memastikan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.
Baca juga: Luhut Dapat Tugas Baru Jadi Ketua Percepatan Investasi IKN
"Tahun depan, akan ada alokasi sejumlah anggaran untuk IKN. Nantinya akan kami susun dalam RAPBN 2024," terang Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Senin (22/5).
Isa belum memerinci besaran yang pasti untuk alokasi anggaran IKN pada tahun depan.
Namun, yang pasti, negara merogoh kocek untuk memancing para investor untuk masuk ke dalam pembangunan IKN.
Ini pun sebenarnya sudah dilakukan. Pada tahun 2023, pemerintah sudah mengalokasikan RP 23,9 triliun untuk pembangunan IKN.