TRIBUNNEWS.COM, CILACAP - Komisi VI DPR mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah, dalam kegiatan Sosialisasi Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan yang dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (21/5/2023).

Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca juga: Cara Buka Rekening BTN Online Tanpa ke Kantor Cabang, Hanya Butuh KTP dan NPWP

“Masyarakat berpenghasilan rendah juga membutuhkan rumah dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah,” ujar Erma yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa.

Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut.

DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.

“Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya,” ujarnya.

DPR juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Cara Praktis Top Up Saldo e-Toll di Kartu BTN Blink, Bisa Isi Ulang hingga Rp1 Juta

Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang.

Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan. DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.

Pasalnya, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.

Kemudian perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Dan terakhir, DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.

Dalam acara tersebut, hadir Indra Mulyana (Deputy Branch Manager BTN cabang Purwokerto), Syamsul Auliya Rachman (Tokoh/Pengusaha), dan Khazam Bisri (Tokoh Agama/Sekretaris PCNU Cilacap).