TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merasa khawatir menghadapi kemarau panjang atau el nino yang bakal melanda Indonesia pertengahan tahun ini.

Diperkirakan, puncak kemarau panjang terjadi pada Juli-Agustus 2023. Kondisi ini, pastinya berpengaruh terhadap sektor pertanian di dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku deg-degan menghadapi ancaman el nino karena beberapa bahan pokok akan mengalami kenaikan.

Baca juga: BMKG Minta Warga Diminta Mewaspadai Potensi Kekeringan Akibat El Nino

Bahkan, belum terjadi el nino saja, beberapa harga pangan telah mengalami kenaikan, satu di antaranya gula.

"Memang tahun ini saya agak deg-degan karena ada el nino. Beberapa bahan pokok mulai naik. Gula misalnya itu sudah jauh harganya," katanya di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Selain harga gula, ia menyebut bawang juga mengalami kenaikan harga.

Tak berhenti di situ, ia mengatakan cuaca panas juga akan berdampak pada naiknya harga telur.

"Bawang juga naiknya dua kali lipat. Kalau panas berlebih itu juga pakan bisa naik juga, termasuk harga telur juga bisa," ujar Zulkifli.

Impor Beras

Dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan, Kementerian Perdagangan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pemerintah India untuk impor beras.

"Kita harus ambil insiatif. Kalau (saat) el nino, berat harganya. Kita enggak boleh beras kurang," kata Zulkifli.

Menurutnya, pihaknya sudah menekan MoU untuk impor 1 juta ton beras.

"Oleh karena itu saya sudah MoU dengan India. 1 juta (ton beras). Sewaktu-waktu bisa beli. Government to Government (G2G)," ujar Zulkifli.

Ia mengatakan, impor ini berbeda dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang tahun ini.

"Iya lain. Ini baru MoU untuk harga tetap. Barang ada, tapi belum kita beli, tapi sudah ada. MoU G2G tahun ini kalau butuh, bisa beli. Barangnya sudah ada," kata Zulkifli.

Pemerintah Diminta Koordinasi

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) meminta pemerintah agar meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi harga pangan yang naik akibat el nino.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dapat meningkatkan koordinasi kala menghadapi el nino yang dapat menyebabkan gagal panen.

"Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus melakukan koordinasi yang cukup ketat, di mana di musim el nino ini akan banyak sekali yang gagal panen," katanya kepada Tribunnews, Senin (22/5/2023).

Baca juga: El Nino: Beberapa daerah di Indonesia mulai alami kelangkaan air bersih

Reynaldi mengatakan, banyak petani akan gagal panen lantaran banyak komoditas yang mengandung air.

"Banyak komoditas yang mengandung air seperti bawang dan cabai. Tentu akan mendapat dampak yang cukup signifikan," ujarnya.

Inflasi Bisa Melonjak

Bank Indonesia mewanti-wanti dampak el nino akan pengaruhi tingkat inflasi nasional.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, meskipun tingkat inflasi di Indonesia mulai melandai, pengaruh perubahan iklim terhadap harga komoditas pangan patut diwaspadai.

"Tantangan masih ada karena kami perkirakan akan ada gangguan El Nino di paruh kedua 2023. Jangan lengah," ucap Destry dalam paparannya dikutip dari YouTube Bank Indonesia, Kamis (18/5/2023).

"Walaupun Indonesia atau nasional sekarang inflasi pangan sudah turun di level 3,7 persen dari tertingginy 11 persen, tapi kita tetap waspda karena ada tantangan dari cuaca," sambungnya.

Baca juga: Antisipasi Ancaman El Nino, Kementan Beri Bantuan Irigasi Perpompaan ke Indramayu

Destry melanjutkan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia hingga Pemerintah tingkat Daerah juga terus melakukan koordinasi penuh untuk menstabilkan tingkat inflasi nasional.

Koordinasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) telah terbukti menurunkan inflasi hingga ke angka 3,7 persen.

Diketahui, beberapa waktu lalu inflasi nasional sempat mengalami peningkatan imbas sejumlah faktor. Salah satu yang utama disebabkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Yang terjadi dengan GNPIP langsung dipimpin Bapak Presiden, ini memberikan hasil dengan sinergi yang kuat," pungkasnya.