News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Hadapi El Nino, Ombudsman RI Sarankan Ini Pada Pemerintah Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Buruh tani menjahit karung berisi gabah yang baru dirontokan melalui proses mekamis pada panen padi di kawasan Mengger, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ombudsman RI mengaku khawatir akan penanganan pemerintah dalam menghadapi fenomena El Nino di Indonesia.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI mengaku khawatir akan penanganan pemerintah dalam menghadapi fenomena El Nino di Indonesia.

Diketahui, El Nino dapat mengakibatkan potensi curah hujan di Indonesia menurun hingga terjadi kekeringan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, kekhawatiran tersebut disebabkan oleh penanganan pemerintah yang seringkali tergagap-gagap.

Baca juga: Kembalinya El Nino Berpotensi Perparah Inflasi

"Ombudsman melihat penanganan El Nino ini seringkali tergagap-gagap. Kami sangat khawatir," kata Yeka ketika ditemui usai diskusi publik bertajuk Fenomena El Nino: Dampak dan Solusi Terhadap Pelayanan Publik, Selasa (20/6/2023).

Satu hal yang menjadi kekhawatiran Ombudsman, kata Yeka, adalah masalah ketersediaan pangan.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana impor beras yang dilakukan, mengalami keterlambatan realisasi.

"Contoh, masalah ketersediaan beras. Tahun lalu impor 500 ribu ton pun tidak dipenuhi. Dipenuhi baru 2023. Sekarang sudah mengeluarkan mau impor 2 juta ton pun ternyata susah. Oleh karena itu, ini harus dibicarakan," ujar Yeka.

Ia mengatakan, perlu ada solusi untuk masalah impor beras yang realisasinya terlambat seperti menjalin kerja sama dengan negara lain.

"Exit strategy-nya seperti apa? Misalnya, kesulitannya ternyata Thailand dan Vietnam tidak mau kasih beras. Kan kita masih ada sumber beras lainnya. Misalnya masih ada di Kamboja. Bisa dari India. Jadi business to business (B2B) yang dijalankan. Contohnya itu dari sisi beras," kata Yeka.

Dari komoditas pangan lain, Yeka mencontohkan kedelai. Menurut dia, pemerintah perlu mengendalikan ketersediaan stoknya yang sekarang dipegang oleh swasta.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Bergerak Cepat Hadapi El Nino Meski Diingatkan Sejak Lama, Impor Jadi Andalan

"Misalnya kedelai diamankan. Stoknya bagaimana? Kedelai ini sekarang tidak diintervensi oleh pemerintah. Diserahkan kepada swasta. Maka pemerintah harus punya cara bagaimana mengendalikan stok yang ada di swasta itu," ujarnya.

"Jangan sampai nanti misalnya harga jadi kacau balau gara-gara permainan isu ataupun juga memang ketersediaan kedelainya yang susah," lanjut Yeka.

Lalu, Yeka menyarankan agar pemerintah melakukan kerja sama dengan berbagai negara guna memperlancar arus perdagangan.

"Artinya apa? Hambatan-hambatan yang diperkirakan akan membuat barang itu susah masuk mulai dari sekarang dibuat (kerja samanya). Diperlancar agar barang ini bisa tersedia," katanya.

Terakhir, ia menyebut pemerintah perlu menggencarkan literasi bersama dalam menghadapi El Nino kepada seluruh masyarakat.

"Kalau mau hadapi El Nino tuh mulai dari sekarang. Sikap apa yang harus dilakukan oleh warga. Misalnya, mumpung hujan, misalnya bagi petani, bisa ditampung. Bagaimana caranya? Nah itu (tugas) Kementerian Pertanian. Mumpung dari sekarang, setidaknya bisa menyelamatkan. Kalau sudah kejadian, kita enggak bisa apa-apa lagi. Itu hal-hal menjadi kekhawatiran Ombudsman," ujar Yeka.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini