News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ekonom Sebut Pembentukan Palm Co Bisa Perkuat Kemampuan Pemerintah Kelola Ketahanan Pangan

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pekerja mengangkut kelapa sawit kedalam jip di Perkebunan sawit di kawasan Bogor, Jawa Barat. Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia relatif tinggi sehingga masih menjadi penguasa ekspor minyak sawit mentah di dunia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan Indonesia sudah seharusnya memiliki BUMN besar yang khusus mengelola minyak sawit, sehingga pemerintah bisa lebih leluasa dalam mengeluarkan kebijakan saat terjadi gejolak harga.

Hal itu merujuk rencana pembentukan Sub Holding Palm Co PTPN diyakini akan membantu meningkatkan kemampuan pemerintah mengelola ketahanan pangan, terutama memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

Piter mengakui produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia relatif tinggi sehingga masih menjadi penguasa ekspor minyak sawit mentah di dunia.

Baca juga: Serikat Pekerja Perkebunan Dukung Pembentukan Sub Holding Palm Co dan Supporting Co

Namun, jelasnya, meski produksi tinggi, ancaman terjadinya kelangkaan minyak goreng dan produk turunannya di Indonesia bisa saja terjadi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dampak dari kenaikan harga CPO di luar negeri.

“Walaupun produksi CPO Indonesia tinggi, pengalaman lalu Indonesia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini terjadi karena harga CPO mahal di luar negeri, sehingga lebih menguntungkan untuk di ekspor ke luar negeri. Akibatnya, CPO di dalam negeri langka,” ujarnya Jumat (23/6/2023).

Dia mengatakan Pemerintah sulit memaksa perusahaan swasta agar mengutamakan kebutuhan pasar dalam negeri, sedangkan selama ini, BUMN perkebunan tidak menguasai mayoritas produksi.

Tidak hanya dari sisi perusahaan swasta, jelasnya, petani juga lebih memilih menjual tandan buah segar-nya ke perusahana swasta untuk diolah menjadi CPO dan di ekspor karena lebih menguntungkan.

“BUMN tidak menguasai mayoritas. Ini yang kiranya menjadi pemicu pemikiran bahwa Indonesia tidak bisa menyerahkan ini ke swasta. Jadi saya sependapat, dengan pendirian Palm Co untuk mengimbangi peran swasta di dalam supply chain CPO,” tambahnya.


Lebih jauh, dia mengatakan selama ini jalur penjualan sawit petani mayoritas ke perusahaan swasta. Hal ini karena perusahaan swasta memiliki rantai pasok dan pengolakan sawit jadi CPO dan produk turunannya untuk kemudian diekspor.

Dengan adanya BUMN khusus sawit, yaitu Palm Co, dia menilai akan bisa membantu meningkatkan kesejahteran petani karena ada jaminan harga. Kemudian, posisi tawar petani juga meningkat karena ada beberapa alternatif pembeli sawit.

“Bahkan lebih jauh lagi dalam upaya melalukan hilirasisai di sektor sawit. Saya kira ini juga alasan didirikan Palm Co. Kemudian, ada penyeimbang dari sisi supply chain sawit dan ini bisa menguntungkan petani,” paparnya.

Dia menilai pembentukan Palm Co adalah bentuk keseriusan Pemerintah membangun dan mengembangkan industri sawit di Tanah Air.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini