Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KAI Commuter menyatakan, proses pengadaan kereta baru tidak akan menganggu operasional dan layanan Commuterline Jabodetabek.
KAI Commuter telah mengikat kontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 24 trainset baru yang akan didatangkan hingga 2027.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PT INKA terkait proses pengadaan ini.
Hal itu agar operasional dan pelayanan Commuter Line Jabodetabek tak terganggu.
Selain mendatangkan kereta baru dari INKA, KCI juga akan melakukan retrofit sebanyak 19 trainset untuk memenuhi kebutuhan operasional lima tahun kedepan.
"KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) sebagai Induk Perusahaan secara rutin terus berkoordinasi dengan PT INKA mengenai proses pengadaan sarana melalui skema retrofit ataupun skema pengadaan sarana baru produksi PT INKA untuk memastikan seluruh proses pengadaan tersebut tidak menganggu operasional dan pelayanan Commuter Line Jabodetabek," kata Anne dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/6/2023).
Rinciannya, 16 trainset sarana KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas akan dikirimkan secara bertahap pada tahun 2025-2026.
Kemudian, retrofit 19 sarana KRL yang dimulai tahun ini. Lalu, mendatangkan delapan sarana KRL baru pada tahun 2027.
"Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus”, ujar Anne.
Selain retrofit dan pengadaan kereta baru dari INKA, KCI juga akan mengimpor tiga trainset baru, setelah rencana sebelumnya impor 12 trainset bekas ditolak oleh pemerintah.
Dalam proses seluruh pengadaan sarana KRL tersebut, selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, juga ada opsi dukungan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Tentunya ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna kedepannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri," ujar Anne.
Ia mengatakan, pihaknya akan terus mengkaji dan berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk dampak terhadap PSO yang sedang diitung dan dikaji.