"Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi. Tetapi saya belum mengkonformasi kalau itu memang keputusan," ucap Erick di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Ia juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan Ahok.
Namun, pertemuan yang dimaksud hanya sebatas membahas proyek-proyek dan pengembangan bisnis di Perusahaan migas pelat merah tersebut.
Baca juga: Ahok Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Anggota DPR: Nicke Widyawati Sosok Ideal
Dengan Ahok, Erick salah satunya membahas depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, yang rencananya bakal ada penambahan kapasitas tampung.
Diketahui, depo Plumpang menyuplai 18 persen dari kebutuhan BBM harian di Indonesia.
"Yang namanya Plumpang 18 persen kontribusi ke nasional. Dan di Jakarta itu menjadi hal yang dibutuhkan," papar Erick.
"Kalau itu nanti tambah kilang dengan keterbatasan tanah, kilangnya dibangun di mana? Ini kan perlu diskusi," ucapnya.
Erick juga menjelaskan, pertemuan dirinya bersama Direktur Utama dan Komisaris Utama BUMN merupakan hal yang lumrah.
Tanggapan Pengamat
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengomentari gonjang-ganjing pergantian Dirut Pertamina,
Yusri menegaskan, kewenangan perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lima BUMN strategis dan besar selalu keputusan akhirnya diambil oleh Presiden.
"Sebab pemegang saham BUMN ini adalah Pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintah. Sementara Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham."
"Jadi memang selama ini pengambilan keputusan ini dilakukan langsung oleh presiden atas saran dan pendapat dari Menteri BUMN," tegas Yusri, Minggu (23/7/2023).
Jadi kata Yusri, Pertamina bersama PLN, Telkom, MIND ID dan BUMN strategis lainnya, untuk keputusan akhir perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipastikan merupakan keputusan Presiden.