Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga buka suara terkait India yang memberlakukan larangan ekspor beras ke berbagai negara.

Diketahui, India yang merupakan pengekspor terbesar di dunia, resmi melarang ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Hal ini dikhawatirkan mengganggu kecukupan beras nasional.

Jerry mengatakan, sebagaimana yang telah dikemukakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pemerintah selalu mengutamakan serapan beras dalam negeri, sembari memperhatikan ketersediaan stok.

Baca juga: Krisis Pangan Mengancam Usai India Setop Ekspor Beras, Indonesia Diklaim Aman: Stok Melimpah

"Tentunya kami mengutamakan kemandirian lokal dan tentunya kami perhatikan secara serius terkait dengan stok kita. Untuk ke depannya, kita coba lihat perkembangannya seperti apa," kata Jerry di sela acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Ketika ditanya apakah Indonesia berencana mengimpor beras lagi, ia mengatakan masih akan memantau situasi terkini terlebih dahulu.

"Nanti dilihat dulu. Yang penting hari ini dalam kondisi yang kondusif. Pokoknya intinya adalah pemenuhan kebutuhan dan tentunya pengutamaan beras lokal," ujar Jerry.

Sebagai informasi, pasar global terancam mengalami krisis pangan massal usai Perdana Menteri India Narendra Modi resmi memberlakukan larangan ekspor beras dunia, berlaku mulai 20 Juli 2023.

Larangan ekspor beras jenis non basmati diberlakukan Modi lantaran para petani di India mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim, dimana sejak April kemarin India dilanda gelombang panas mencapai 46 derajat celcius.

Tak hanya gelombang panas, efek domino dari siklus el nino juga telah menyebabkan uap air berhembus ke arah daratan. Uap air yang terkena suhu panas di daratan selanjutnya mengembun menjadi hujan yang lebat dan suhu yang lembab.

Luapan banjir dari Sungai Yamuna akibat hujan deras yang mengguyur negara bagian Assam, India selama beberapa hari terakhir bahkan telah menenggelamkan sebuah taman di belakang Taj Mahal.

Kondisi ini yang membuat para petani panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana mengalami gagal produksi, hingga pasokan beras menipis dan memicu lonjakan harga beras non basmati sebesar 3 persen.

Khawatir kondisi ini kian memicu krisis beras jenis non basmati di dalam negeri, PM Modi akhirnya terpaksa memberlakukan larangan beras non basmati atau yang dikenal dengan beras kebuli.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non basmati yang memadai di pasar India dan untuk menahan kenaikan harga di pasar domestik, pemerintah India telah mengubah kebijakan ekspor,” kata Kementerian Pangan India, mengutip dari Reuters.

Keputusan India Tak Pengaruhi Stok Beras Indonesia

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penghentian ekspor beras India tersebut tidak akan mempengaruhi kondisi perberasan dalam negeri. Ia memastikan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton. Kemudian dari amatan KSA (kerangka sampel area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei. Jadi kita optimistis beras aman," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Minggu (23/7) dikutip dari Kontan.

Ia menyebut, Bapanas telah mempersiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang pemenuhannya diprioritaskan bersumber dari dalam negeri.

Baca juga: Update Harga Pangan 27 Juli 2023: Beras, Gula hingga Bawang Putih Alami Lonjakan

Kemudian penugasan pengadaan CBP sebanyak dua juta ton yang dilakukan melalui importasi Perum Bulog bersumber dari beberapa negara, termasuk India.
Bahkan, kata Arief, justru Pemerintah India yang menawarkan dilakukan trade balancing dengan India.

"Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu Importasinya salah satunya dari India. Jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar," kata Arief.

Bapanas memastikan bahwa stok beras dalam negeri tidak akan berdampak adanya kebijakan larangan ekspor beras yang dibuat India.