Dikatakan Arief, pengajuan penambahan periode bantuan pangan ini diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi ke depan.

"Upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menekankan jajarannya untuk terus berfokus menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat," ucap dia

Arief menyampaikan, proses penyaluran beras selama tiga bulan ini mengalami berbagai tantangan.

Kata dia, mulai dari validasi data KPM hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah

Untuk itu, seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut.

"Bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program bantuan ini," ungkapnya.

Terakhir, Arief mengatakan keberhasilan penyaluran bantuan pangan beras tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, asosiasi, hingga Satgas Pangan Polri.

"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik," ujarnya.