Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menargetkan penerimaan perpajakan negara senilai Rp 2.307,9 triliun atau tumbuh 8,9 persen di tahun 2024.
Hal itu dia ungkapkan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, di Kantor Pusat DJP, Rabu (16/8/2023).
"Kita targetkan penerimaan perpajakan tubuh 8,9 persen ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5,2 persen. Artinya teks rasionya diharapkan akan terus meningkat," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Postur RAPBN 2024 Sehat, Defisit Turun Tajam 2,29 Persen
Bendahara negara itu mencatat, outlook penerimaan pajak di tahun 2023 ini senilai Rp 2.118,3 triliun atau turun 4,1 persen dibandingkan tahun 2022.
Menkeu Sri Mulyani bilang, kebijakan perpajakan tahun ini melalui implementasi core tax system, peningkatan kepatuhan dan integrasi teknologi.
"Joint program supaya penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber baik pajak Bea Cukai dan PNBP dan melaksanakan undang-undang harmonisasi perpajakan kita," jelasnya.
Adapun penerimaan pajak tahun 2024 ditargetkan akan mencapai Rp 1.986 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari outlook pajak tahun 2023 yaitu Rp 1.818,2 triliun.
"Reform tadi seperti pemaduan Nik dan NPWP, kita akan melihat padahal high whealth individual, core tax sistem kita upayakan selesai dan menggunakan digital forensik serta kerjasama global dan sisi perpajakan," tuturnya.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN hingga Juli 2023 Surplus Rp 153,5 Triliun
Terakhir, Menkeu Sri Mulyani berharap, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5,2 persen di tahun 2024 bisa mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan tumbuh 9,3 persen.
"Artinya dengan pertumbuhan ekonomi tadi yang 5,2 dan berharap teks rationya akan terus meningkat. Namun pajak juga digunakan untuk memberikan insentif transformasi ekonomi, seperti membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik, mendukung investasi dan hilirisasi, mendukung UMKM dan juga mendukung pembangunan sumber daya manusia," jelasnya.