Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha mengatakan, kalangan industri migas tidak perlu khawatir karena Indonesia sudah berpengalaman pada masa transisi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti saat ini.
Apalagi kontrak usaha migas bersifat jangka panjang (long term) seperti wilayah kerja (WK) pastinya akan terus berjalan sesuai dengan rencana pengembangan operasi di lapangan migas masing-masing.
"Kontrak migas sifatnya long term, bukan kegiatan usaha dan investasi yang jangka pendek. Untuk itu, harus kita jaga bersama-sama, tidak hanya pusat tapi juga pemerintah daerah," ujar Satya dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).
Baca juga: Usai Pengeboran 825 Sumur, Pertamina Hulu Rokan Catat Produksi Migas 172 Ribu Barel per Hari
Dikatakannya, kebijakan energi nasional (KEN) harus tetap menjadi rujukan dalam jangka pendek dan panjang.
"Kami menginginkan di pileg maupun calon kepala daerah di pilkada, isunya tetap mengacu pada pada kebijakan energi nasional dan mendukung produksi migas kita sebab keberadaan produksi minyak masih sangat penting harus terus kita jaga, di samping dekarbonisasi dan transisi energi terbarukan," ujar Satya.
Satya menambahkan, pihaknya tengah melakukan pembaharuan kebijakan energi nasional yang segera diajukan ke DPR untuk disahkan pada tahun ini.
Kebijakan energi nasional tersebut akan menjadi kebijakan makro yang secara otomatis juga dapat mendorong laju investasi migas terus meningkat di masa mendatang.
Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA), Rio HC memastikan perkembangan kondisi politik nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kini mulai memanas, tidak akan berdampak pada kegiatan usaha hulu migas di berbagai daerah, salah satunya Blok Jabung yang akan dikelola oleh PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) hingga 2043 mendatang.
"Kegiatan migas dan operasi Blok Jabung harus terus mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Apalagi kontribusi perusahaan itu selama puluhan tahun beroperasi di Jabung mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga puluhan ribu orang dan juga dapat menggerakkan sektor-sektor usaha lainnya," katanya.
Untuk itu, menurut dia, telah menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengamankan kondisi di daerah sehingga tercipta kegiatan usaha migas yang kondusif dan nyaman seperti di Jambi.
Baca juga: Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan, SKK Migas Luncurkan Program One Two Trees
"Persepsi masyarakat terhadap dampak pengembangan migas di Jambi menunjukkan dampak positif terhadap pengembangan wilayah serta kondisi ekonomi masyarakat. Ini pencapaian yang tidak mudah dan kita berharap dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar lagi," ujar Rio.
Sebab mendukung investasi terutama di sektor industri migas di Tanah Air, terlepas untuk memenuhi kebutuhan energi, investasi migas berperan penting terhadap peningkatan pendapatan negara sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, dia menekankan, penting untuk menjaga iklim investasi di sektor migas. Salah satu upayanya yaitu dengan penguatan payung hukum melalui penyelesaian revisi UU Migas.
]"Selain regulasi berupa UU migas baru yang sudah lama ditunggu-tunggu, keberpihakan dan dukungan pemerintah daerah serta lapisan masyarakat sangat penting bagi industri untuk mengembangkan bisnisnya," ujarnya.