Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap potensi bursa karbon Indonesia yang ia luncurkan hari ini mencapai Rp3 ribu triliun.
Dalam catatannya, ia mengatakan ada kurang lebih satu gigaton co2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.
Sehingga, jika dikalkulasi, potensi bursa karbon bisa mencapai Rp3 ribu triliun, bahkan lebih dari itu.
Baca juga: Melantai di Bursa, PT Mutuagung Lestari Tbk Siap Tangkap Peluang Bursa Karbon
"Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau," kata Jokowi dalam acara peluncuran bursa karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, (26/9/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mengatakan, ancaman perubahan iklim sudah bisa dirasakan.
Di antaranya, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, dan polusi. Sehingga, kata dia, dibutuhkan langkah konkret untuk mengatasinya.
"Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi langkah konkret, langkah besar, untuk Indonesia mencapai NDC (Nationally Determined Contribution)," ujar Jokowi.
Maka dari itu, ia meminta agar bursa karbon RI menjadikan standar karbon internasional sebagi rujukan.
Lalu, memanfaatkan teknologi untuk transkasi, sehingga efektif dan efisien.
Baca juga: Sambut dengan Gembira, KLHK dan OJK Mantab Siapkan Nilai Ekonomi Karbon dan Bursa Karbon
Kemudian, Jokowi meminta agar ada target atau timeline agar baik pasar dalam negeri dan nantinya luar negeri atau internasional bisa segera masuk ke sana.
Lalu, atur dan fasilitiasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internaisonal, serta pastikan standar internasional itu tidak menggangu target NDC Indonesia.
"Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asal langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan stakeholder lainnya," kata Jokowi.