Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, Proyek Strategis Nasional (PSN) akan sia-sia dibangun jika tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

"Percaya atau tidak, ketika ada proyek strategis nasional di suatu daerah, maka pemerintah daerah tidak membangun infrastruktur pendukungnya. Jadi, itu menjadi mubazir," kata Luky dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta pada Selasa (3/10/2023).

Dikatakan Luky, untuk mengatasi hal tersebut harmonisasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan dengan baik. Dia mencontohkan kolaborasi yang telah dibangun menyoal inflasi di daerah.

"Kita bersama dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri koordinasi untuk mengatasi inflasi, maka pada dasarnya Kementerian Dalam Negeri Pak Tito mengadakan rapat mingguan. Dihadiri oleh pimpinan daerah membicarakan, mengatasi masalah inflasi ini di daerah," jelas dia.

"Baru kemarin kami punya angka inflasi baru. Sekarang sudah di bawah 3 persen," sambungnya.

Terakhir, Luky mengatakan, harmonisasi juga bukan hanya menyoal inflasi. Kata dia, alokasi dana daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrim juga perlu ditata dengan baik.

"Misalnya sekarang kita punya dana desa. Jadi intinya kami transfer dana ke desa-desa, 75.000 desa. Dan karena saat ini prioritas utama negara adalah mengatasi kemiskinan ekstrem, maka kami memberi tahu desa-desa tersebut bahwa Anda juga harus mengalokasikan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa anda," kata dia.

Baca juga: IPW: Proyek Rempang Eco-City Tidak untuk Kemakmuran Rakyat meski Masuk Proyek Strategis Nasional

"Jadi ada beberapa contoh yang baik, dan ada pula yang tidak merupakan contoh yang baik tentang bagaimana harmonisasi ini benar-benar berhasil di Indonesia," sambungnya.