Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING –  Parlemen China menyetujui penerbitan obligasi negara senilai 1 triliun yuan atau sekitar 137 miliar dolar AS yang diusulkan pemerintahan Xi Jinping.

Parlemen China juga mengesahkan rancangan undang-undang yang memungkinkan pemerintah daerah memenuhi sebagian kuota obligasi 2024.

Menurut laporan dari kantor berita Xinhua, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendukung perekonomian.

“Dana yang diperoleh dari obligasi negara akan mendukung pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena bencana dan meningkatkan infrastruktur pencegahan drainase perkotaan untuk meningkatkan kemampuan China dalam menahan bencana alam,” tulis Xinhua dalam sebuah laporan, Selasa (24/10/2023).

“Hal ini akan memperluas defisit anggaran negara pada 2023 menjadi sekitar 3,8 persen dari produk domestik bruto dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 3 persen,” sambungnya.

Persetujuan RUU tersebut oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) terjadi setelah mereka menyelesaikan pertemuan lima hari.

“Dukungan fiskal tambahan yang disetujui merupakan intervensi yang kami harapkan dan diperlukan untuk mencegah pengetatan fiskal mendadak di China pada minggu-minggu terakhir tahun ini,” ujar Mark Williams, kepala ekonom Asia di Capital Economics.

“Kebijakan fiskal telah menjadi penopang pertumbuhan di China selama beberapa kuartal terakhir. Langkah-langkah baru ini akan tetap mendukung pertumbuhan, tetapi tidak memberikan dorongan tambahan apa pun,” imbuhnya.

Baca juga: China Ikut Panas, Kirim 6 Kapal Perusak demi Imbangi Kapal Induk AS Merapat ke Israel

Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal III (Juli-September) 2023, sehingga meningkatkan peluang Beijing untuk memenuhi target pertumbuhan sekitar 5 persen pada tahun ini.

Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, China akan Tingkatkan Permintaan Domestik

Meski begitu, para ekonom memperkirakan bahwa hambatan dari sektor properti masih akan membebani prospek perekonomian China di waktu yang akan datang.