TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang Israel dengan Hamas di Gaza yang berlarut-larut membuat anggaran Israel membengkak. Defisit anggaran Israel makin melebar.

Mengutip Anadolu Agency, perang dengan Hamas yang tak kunjung selesai berdampak buruk pada anggaran pendapatan dan belanja (APBN) Israel yang terus meningkat di tahun ini.

Rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) Israel kini minus 8,3 persen di bulan Agustus, naik dari sebelumnya minus 7,6 persen di bulan Juni dan minus 6,2 persen di bulan Maret 2024.

Padahal, di bulan Desember 2023 lalu, rasio defisit anggaran terhadap PDB Israel serta minus 4,1 persen pada bulan Desember la.

Defisit anggaran mencapai 84 miliar shekel (22,38 miliar dolar AS) pada bulan Januari hingga Agustus, dibandingkan surplus 0,3 miliar shekel (79,9 juta dolar AS) pada periode yang sama tahun lalu.

Belanja Israel Melonjak, Pendapatan Hanya Naik 4 Persen

Yang memprihatinkan, di tengah lonjakan defisit anggaran, pendapatan atau penerimaan di APBN Israel hanya naik tipis.

Anadolu melansir, pengeluaran negara melonjak 31,8 persen tahun-ke-tahun dalam delapan bulan pertama di 2024 ini.

Namun, pendapatan negara yang masuk ke APBN Israel hanya naik tipis 4 persen, berdasarkan data Kementerian Keuangan Israel yang dikutip pada hari Minggu, 8 September 2024.

Pada bulan Agustus saja, defisit anggaran mencapai 12,1 miliar shekel ($3,22 miliar).

Serangan Israel di Gaza, yang terus berlanjut sejak serangan Hamas pada Oktober lalu, telah mengakibatkan hampir 41.000 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan setempat.

Baca juga: Perekonomian Israel Merosot Tajam akibat Agresi di Gaza, Diperkirakan Beban Utang akan Tinggi

Serangan-serangan yang berlangsung hampir satu tahun ini, yang dituduh oleh penentang pemerintah dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, juga memerlukan pengeluaran besar dari anggaran Israel dan berdampak buruk terhadap perekonomian negara tersebut.

Sumber: Middle East Monitor