Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap Facebook menjadi media sosial yang paling banyak ditemukan hoaks perihal pemilu 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, Kominfo telah berkoordinasi dengan Meta, induk dari Facebook, untuk melakukan takedown ratusan konten hoaks.
"Penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu banyak di Facebook yang dimiliki Meta. Kami telah mengajukan takedown 454 konten kepada pihak Meta," ujar Budi dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (27/10/2023).
Baca juga: Kominfo Akan Tingkatkan Patroli Siber Selama Pemilu 2024 untuk Cegah Hoaks
Pada tahun ini, Budi mengatakan, menurut catatan Kominfo, ada peningkatan hoaks terkait dengan pemilu 2024 pada periode 2022 hingga 2023.
Sepanjang 2022 terdapat 10 hoaks pemilu, sedangkan sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu.
"Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dari tahun lalu," kata Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu.
Budi mengatakan, sejak Juli 2023, terdapat peningkatan signifikan hoaks pemilu dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Kondisi ini disebut harus menjadi kekhawatiran bersama, bahwa hoaks pemilu sebagai bentuk information disorder bukan hanya menurunkan demokrasi, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Baca juga: Kominfo soal Video Presiden Jokowi Pidato Gunakan Bahasa Mandarin: Disinformasi
"Pemilu yang harusnya jadi pesta demokrasi, terkikis integritasnya, menimbulkan ketidakpercayaan antar warga bangsa," ujar Budi.
Sebagai contoh, ia mengatakan Kominfo menemukan disinformasi mengenai salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto, gagal mencalonkan diri setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan maksimal batas usia capres.
Budi mengatakan, Kominfo juga menemukan hoaks mengenai Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal capres lainnya, yaitu Anies Baswedan.
"Bukan hanya bacapres dan bacawapres, isu hoaks dan disinformasi juga menyasar KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemilu kita," kata Budi.