Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang Rp 16 triliun milik pemerintah kepada Bulog akan dibayarkan setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar.
"Mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Beberkan Alasan BLT El Nino Senilai Rp 400 Ribu Belum Cair
Ia mengatakan, BPKP telah diminta untuk mengaudit lebih cepat agar tagihannya bisa disampaikan kepada pemerintah.
Menurut Sri Mulyani, perihal utang ini tidak akan menjadi masalah bagi Bulog, sama juga dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Ini harusnya tidak ada masalah karena Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi pasar itu menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Rupiah Tidak Melemah Namun Dolar AS yang Menguat
Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
"Tadi arahan presiden, Menteri Keuangan diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).
Ia mengatakan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras untuk tahap pertama Rp 7,9 triliun. Kemudian ditambah pengadaan tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya untuk distribusi dan lainnya sekitar Rp 2,8 triliun.