TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui Agenda Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2022-2024.

Sejumlah kebijakan dan strategi pun telah dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan, menjaga stabilitas pasokan, hingga meningkatkan produksi.

Optimalisasi produksi menjadi salah satu hal yang diberikan perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya, meskipun negara ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hasil produksi pangan yang belum optimal menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional

Beberapa kendala yang menjadi hambatan utama, di antaranya yaitu keterbatasan sarana prasarana, alih fungsi lahan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kerusakan infrastruktur, hingga gangguan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim. 

Di sisi lain, perhatian juga difokuskan pada hambatan yang muncul dalam rantai pasok pangan. Dinamika geopolitik, disparitas pasokan antar waktu dan wilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca dapat menghambat kelancaran rantai pasok, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan. 

Menyadari kompleksitas tantangan yang ada, pemerintah terus bekerja keras untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna memastikan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Baca juga: APBN 2024 dan Peranannya sebagai Fondasi Menuju Indonesia Maju 2045

1. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan 2024

Salah satu kebijakan strategis yang akan diterapkan pada 2024 oleh pemerintah adalah menempatkan fokus pada peningkatan produksi domestik, hingga penguatan riset, dan  meningkatkan kapasitas petani serta nelayan. 

Dukungan finansial juga menjadi fokus, dengan pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada petani untuk meningkatkan ketersediaan modal produksi. Perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian juga mendapat penekanan untuk mengurangi risiko finansial yang sering dihadapi petani.

Untuk memberikan daya tawar yang lebih baik kepada petani terkait akses pasar dan pembiayaan, pemerintah akan memperkuat kelembagaan petani dengan melibatkan pembentukan korporasi petani.

Sementara itu, percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan diwujudkan melalui pengembangan kawasan Food Estate menjadi pusat produksi pangan berkelanjutan dengan infrastruktur terpadu. 

Penguatan cadangan pangan nasional juga menjadi prioritas, dengan peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. 

Dengan demikian, kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan 2024 ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menyeluruh di Indonesia.

2. Pemerintah tingkatkan anggaran ketahanan pangan 

Berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi  pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.

Anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan pun secara khusus diarahkan pada upaya peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan. Fokus utama dari alokasi anggaran ini adalah memastikan bahwa pasokan pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil menciptakan sistem yang memudahkan akses masyarakat terhadap pangan tersebut. 

Selain itu, beberapa upaya juga diarahkan pada stabilisasi harga pangan agar fluktuasi harga dapat dikelola dengan efektif, dan memberikan kepastian serta perlindungan terhadap daya beli konsumen. 

Dengan mengalokasikan dana secara strategis untuk tiga aspek kunci ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan pangan nasional secara holistik, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. 

Berikut perkembangan anggaran ketahanan pangan tahun ke tahun yang makin meningkat seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang progresif:

3. Target output yang menjadi prioritas

Serangkaian target output menjadi prioritas untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih kuat. Kawasan pertanian menjadi fokus utama dengan target luas area padi sebesar 304.000 hektare, jagung seluas 90.000 hektare, dan kedelai seluas 184.650 hektare.

Untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan, kebijakan mencakup Pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Di sektor perikanan, upaya ramah lingkungan ditunjukkan melalui bantuan alat penangkap ikan sebanyak 17.000 unit dan penyediaan 300 unit chest freezer. 

Selain itu, pelatihan diberikan kepada 29.173 orang dalam masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam konteks pertanian tambak, rehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit menjadi langkah penting. 

Peningkatan infrastruktur irigasi terlihat dari pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 hektar melalui pusat dan 25.328 hektar melalui daerah, serta pembangunan 23 bendungan lanjutan dan 1 bendungan baru. 

Rehabilitasi jaringan irigasi mencakup area seluas 38.000 hektare melalui pusat dan 96.779 hektare melalui daerah. Upaya ini diperkuat dengan pembangunan dan rehabilitasi sumber air sebanyak 3.573 unit, jalan pertanian sebanyak 3.624 unit, serta fasilitas olahan pakan ternak sebanyak 459 unit. 

Seiring dengan langkah tersebut, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dilakukan di 65 pelabuhan perikanan, 184 balai benih, dan dana ketahanan pangan dan pertanian dialokasikan untuk 1.350 kelompok masyarakat. 

Melalui strategi dan langkah konkret ini, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kokoh pada tahun 2024. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mendukung pelaksanaan kebijakan ini, dengan tujuan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merata di seluruh negeri.

Baca juga: Pemerintah Gunakan APBN 2024 Terapkan KPR FLPP, Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah