TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran (TA) 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan relatif lebih lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang makin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama pihak legislatif. 

“APBN disusun secara maksimal untuk memenuhi seluruh program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian negara/lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). 

Untuk diketahui, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan, dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN ini dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia. 

Lebih jauh, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pihaknya dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan terobosan berupa digitalisasi dokumen penganggaran. Hal ini dipandang sebagai bentuk peningkatan efisiensi karena mendukung gerakan dalam mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan kecepatan dalam proses administratif. 

“Kami ingin melaporkan penyerahan DIPA dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk APBN 2024 ini dilakukan dengan proses digitalisasi yang dimulai sejak penetapan anggaran sampai dengan proses penandatanganan DIPA dan dilakukan dengan sistem elektronik,” ujar Menkeu Sri Mulyani. 

“Sebelumnya ada 12 tahapan proses penetapan anggaran yang rumit dan saat ini ada empat tahapan dan semuanya menggunakan aplikasi SAKTI. Tanda tangan DIPA secara elektronik ini juga akan langsung tersertifikasi,” tambah Menkeu Sri Mulyani. 

Baca juga: APBN 2024 dan Peranannya sebagai Fondasi Menuju Indonesia Maju 2045

Dana APBN 2024 yang akan disalurkan sebesar Rp3.325,1 Triliun 

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, dana APBN 2024 yang akan disalurkan adalah sebesar Rp3.325,1 triliun. Adapun dana tersebut ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah. 

Nantinya, dana APBN 2024 itu akan digunakan antara lain untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara. 

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja pemerintah juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Selain itu, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI, terutama untuk guru dan nakes,” ujar Menkeu Sri Mulyani. 

“Belanja pemerintah ini juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (Paud), dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrim dan stunting,” tambah Menkeu Sri Mulyani. 

Perempuan yang lahir di Bandar Lampung ini juga memaparkan, Indonesia saat ini telah berhasil keluar dari pandemi Covid-19. Indonesia kini telah dihadapkan oleh gejolak ekonomi global, mulai dari situasi geopolitik hingga inflasi. Namun, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5 persen selama 8 kuartal. 

Dengan demikian, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2003 tetap stabil. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) diperkirakan akan masih tumbuh di atas 5 persen. 

Maka itu, Menkeu Sri Mulyani berharap keseluruhan tahun 2023 ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen, yakni 5,04 persen. Untuk itu, paket yang disiapkan pemerintah antara lain PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga tambahan bansos beras dan BLT. 

“Kami berharap perekonomian Indonesia akan tetap terjaga di 5,04 persen. Apabila hal itu tidak terpenuhi dengan kuartal III di 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan bisa saja pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan ke 4,99 persen di 2023,” ujarnya. 

Defisit APBN 2024, lanjut Menkeu Sri Mulyani, telah ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB atau Rp522,8 triliun. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen bahwa pembiayaan defisit APBN ini bisa terus dijaga di tengah kondisi dunia yang menghadapi higher for longer untuk suku bunga acuan di berbagai negara terhadap nilai tukar rupiah. 

“Kami akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman,” tuturnya. 

Baca juga: Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 Jadi Pendukung Visi Indonesia Maju 2045

APBN harus berorientasi pada hasil 

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan peringatan kewaspadaan terhadap situasi global yang masih dalam ketidakpastian. Menurutnya, hal ini bisa berpotensi menimbulkan krisis dan resesi yang menguat. 

“Saat ini masalah geopolitik malah makin memanas, bukan makin membaik. Dampak perubahan iklim juga makin nyata terlihat dan kita rasakan. Potensi krisis dan potensi resesi tidak makin mereda, tapi malah makin menguat,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya. 

Maka dari itu, Presiden Jokowi berharap kepala daerah dan kementerian untuk bisa mengelola anggaran secara lebih disiplin, teliti, dan tepat sasaran. 

“Diharapkan bisa untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran yang berkaitan dengan korupsi. Tutup!” tegas Presiden Jokowi. 

Terkait eksekusi, Presiden Jokowi tak mau persoalan yang sama, yakni realisasi akan menumpuk pada akhir tahun dan terus berulang setiap tahun. 

"Eksekusi segera. Mungkin jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari akan segera dimulai, realisasi secepatnya. Tadi saya minta info ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berapa realisasi, sampai saat ini baru 64 persen daerah dan pusat juga 74 persen. Ini tinggal tiga minggu,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment agar APBN menjadi lebih lincah. 

"Begitu ada perubahan, lincah berubah, karena ketidakpastian ini betul-betul mengintai setiap hari, minggu, dan bulan. Perlu diingat ini duitnya rakyat, sehingga fokus pada hasil. Perlu dipertegas orientasinya adalah hasil,” jelas Presiden Jokowi.

Terpenting, kata Presiden Jokowi, anggaran bisa dimaksimalkan untuk masyarakat. Khusus untuk pemerintah daerah, Jokowi meminta untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini APBD yang diselaraskan dengan pembangunan.

“Jangan nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasi, tugas daerah tidak dilakukan. Untuk apa? Sudah bangun pelabuhan besar, jalan Provinsi-Kabupaten/Kota tidak terkoneksi, untuk apa? Sudah bikin jalan tol mestinya disambungkan kawasan industri, wisata, perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan, sinergi dan harmonisasi,” katanya. 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. 

“Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” tutup Presiden Jokowi. 

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Prioritas Belanja Pemerintah Akhir Tahun, Apa Saja?

Pokok-pokok APBN tahun anggaran 2024 

Setelah membicarakan mengenai APBN yang berorientasi pada hasil, Menkeu Sri Mulyani menambahkan, APBN TA 2024 harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan terhadap stabilitas. 

Oleh karena itu, APBN didesain khusus untuk lebih antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, lanjut Menkeu Sri Mulyani, APBN pun harus bisa melindungi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial, sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim yang pada tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen. 

Kemudian, target-target kesejahteraan yang lain juga perlu tercapai di tahun 2024, seperti turunnya pengangguran antara 5,0 persen hingga 5,7 persen; turunnya gini rasio menjadi 0,374 persen hingga 0,377 persen; dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 persen hingga 74,02 persen. 

Tak hanya itu, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi), sebagai akselerator transformasi ekonomi yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform, dan APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).

Saat ini, Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.802,3 triliun yang akan ditempuh melalui perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. 

Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi penerimaan cukai yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. 

Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.

Sebelumnya, belanja negara tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. 

Baca juga: September 2023, Menkeu Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 67,7 Triliun

Adapun belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi. 

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan belanja lebih baik yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan serta berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Program subsidi dan perlinsos akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.

Sementara itu, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional, dan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) yang tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

Untuk APBN 2024 dirancang dengan defisit sebesar Rp522,8 triliun, dengan fokus kebijakan pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit yang dilakukan melalui langkah menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan non utang. 

Secara lebih detail, kebijakan pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2024 antara lain meliputi kebijakan pembiayaan utang yang diarahkan agar, (i) pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan fleksibel; (ii) efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan; serta (iii) pinjaman utang yang selektif dalam rangka mendorong penyediaan infrastruktur dan alih teknologi.

Di sisi lain, kebijakan pembiayaan non utang dilakukan melalui pembiayaan investasi yang efektif dalam mendukung transformasi ekonomi melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, dan SWF. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dioptimalisasi untuk mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah senantiasa menjaga kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. 

Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, prudent dan sustainable, defisit anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari outlook 2023. Selain itu, keseimbangan primer juga dapat dijaga menuju positif.

“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaat,” tutup Menkeu Sri Mulyani. (*)

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Target Pendapatan Negara 2024 Naik Rp 165 Triliun Jadi Rp 2.802,3 Triliun