TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai utang Pemerintah di era kepemimpinan Joko Widodo tercatat terus naik dan nilainya mencapai Rp 8.041 triliun berdasarkan data per November 2023.

Ada kenaikan utang Rp 487 triliun dibanding utang pemerintahan Jokowi di tahun 2022 lalu.

Posisi utang pemerintah di awal tahun 2023 mencapai Rp 7.755 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,56 persen.

Utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,9 persen dari seluruh komposisi utang dengan nilai Rp 6.894,36 triliun.

Porsi pinjaman mencapai Rp 860,62 triliun dari total posisi utang, di mana pinjaman luar negeri memiliki porsi lebih banyak yaitu Rp 838,94 triliun.

Bila dibandingkan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, utang pemerintah juga cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Namun apabila dibandingkan dengan era Jokowi, persentase kenaikannya relatif jauh lebih kecil.

Baca juga: Akhir Oktober 2023, Utang Pemerintah Melonjak Jadi Rp 7.950,52 Triliun

Dikutip dari laman DJPPR Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah pada 2007 atau periode pertama pemerintahan Presiden SBY tercatat sebesar Rp 1.389,41 triliun.

Pada periode kedua Presiden SBY, jumlah utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.590,66 triliun.

Utang negara era Presiden Jokowi sempat turun di bulan April-Mei dengan posisi utang Rp 62,49 mtm menjadi Rp 7.787,51 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,85 persen.

Utang Pemerintah Indonesia didominasi oleh kepemilikan SBN sebesar 89,04 persen dengan nilai Rp 6.934,25 triliun sedangkan pinjaman dengan persentase 10,96 persen senilai Rp 853,26 triliun.

Selepas tren penurunan, utang negara kembali meroket hingga September Indonesia berhasil menyerap dana dari lelang Surat Utang Negara (SUN).

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Deni Ridwan menyampaikan hasil lelang obligasi atau surat utang negara (SUN) pada Selasa (19/9/2023) yang masuk sebesar Rp28,79 triliun.

Baca juga: Pembiayaan Utang Pemerintah per Oktober Rp 203,6 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Kecil dari Tahun Lalu

Menurutnya, investor masih bersikap wait and see atas keputusan kebijakan tingkat suku bunga The Fed pada FOMC meeting minggu ini.