Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam (MT) I pada Oktober 2023 hingga Maret 2024 dalam kondisi cukup.

Untuk MT I, ditargetkan tanam seluas 6,3 juta hektare dengan pupuk yang dibutuhkan sebanyak 2,4 juta ton.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, sisa target tanam Januari - Februari 2024 seluas 3,9 juta hektare dan kebutuhan pupuknya sekitar 1,6 juta ton.

"Sehingga, ketersediaan pupuk 1,7 juta ton masih mencukupi," kata Kuntoro dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR: Anggaran Cekak, Pemerintah Tak Serius Atasi Kelangkaan Pupuk Subsidi

Dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk MT I, maka anggaran tambahan Rp 14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

Selain memastikan kecukupan stok pupuk bersubsidi, Kementan saat ini juga telah mengubah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubisidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

“Januari - Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menambah anggaran subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun tahun 2024 ini.

Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun, harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pupuk bersubsidi di semester II tahun 2024 lantaran masih dalam proses pengajuan kepada DPR RI.

Namun, mantan Gubernur DKI ini memastikan bahwa pemerintah akan berusaha merealisasikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk secepatnya.

"Sebentar, saya kira ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Menteri Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," ujat Jokowi.

Kendati masih dalam pengajuan, Kepala Negara memastikan bahwa stok pupuk subsidi di semester I 2024 sudah aman.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah bertanya langsung kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Dari 1,7 juta ton stok pupuk, 1,2 juta ton di antaranya adalah pupuk bersubsidi.

"Sangat siap untuk pupuk bersubsidi sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk semester keduanya. Artinya yang tadi Rp 14 triliun itu untuk semester keduanya, sekarang dari Pupuk Indonesia langsung saya tanya, bukan ke Pak Menteri (Pertanian), langsung ke Pak Direktur," kata Jokowi.

Jokowi berharap, stok pupuk tersebut membuat kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap dikeluhkan petani sejak tahun 2020 bisa teratasi.

Terlebih, sistem pembelian pupuk sudah dipermudah. Jokowi mengatakan, pembelian pupuk bersubsidi bisa memakai Kartu Tani maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Ini lah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu. Urusan pupuk nanti biar urusannya Pak Mentan (Menteri Pertanian) dan Pak Dirut PT Pupuk Indonesia. Nanti saya cek," ujar Jokowi.

"Nanti yang Rp 14 triliun sudah disetujui, saya akan kabarkan ke Bapak Ibu saudara sekalian," katanya melanjutkan.