Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku bingung program hilirisasi yang dijalankannya disebut ugal-ugalan.

Menurutnya, penyataan terkait ugal-ugalan dalam hilirisasi itu lantaran tidak ada pemahaman lebih. Padahal, hilirisasi itu perlu memenuhi aturan yang berlaku.

"Itu juga saya bingung. Itu akibat karena mereka tidak paham yang namanya hilirisasi yang namanya industri tambang itu kan semua harus memenuhi kaidah norma dalam aturan," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi, Rabu (24/1/2024).

Bahlil pun menyontohkan proses pertambangan itu, perlu menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta beragam perizinan yang harus diselesaikan.

"AMDAL nya dia harus selesaikan, izinnya dia harus selesaikan, lingkungannya dia harus selesaikan. Jadi kalau sudah memenuhi standar, dimana nya ugal-ugalan?" jelasnya.

Meski begitu, Bahlil mengakui pembangunan sektor tambang untuk hilirisasi ini memang dilakukan secara masif. Hal itu untuk mendorong percepatan nilai tambah pertumbuhan ekonomi.

"Memang kita melakukan secara masif karena itu untuk mendorong percepatan, karena bagaimana mungkin neraca perdagangan kita akan menjadi surplus 36 berturut-turut. Kalau produk yang kita hasilkan tidak menjadi produk yang kualitas tinggi," papar dia.

Sebelumnya pada Debat Keempat Pilpres pada Minggu (24/1/2024), Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini dilakukan secara ugal-ugalan.

Baca juga: Celios: Hilirisasi Nikel Jika Tidak Hati-Hati Bisa Tamat Cepat

"Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," jelas Cak Imin dalam Debat Keempat Capres-cawapres Pilpres 2024, Minggu.

Cak Imin mengatakan, berdasarkan data Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebanyak 25.000 tambang ilegal.

Cak Imin bilang, tambang legal yang berada di tanah air saja tidak memberikan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Gaungkan Hilirisasi, Ekonom Menyentil: Regulasi RI Sendiri Tidak Pro Nikel

"Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 25.000 tambang ilegal sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ungkapnya.

Selain itu, Cak Imin menegaskan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan dinilai tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dia pun menyontohkan di wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki pertumbuhan ekonomi hingga 13 persen tapi masyarakatnya masih miskin.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi, apa yang mau kita lakukan sementara ilegal juga terus berlangsung lanjut," jelas dia.