Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) tengah diisukan bakal mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Isu tersebut kian santer usai bendahara negara itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertemuan antara Megawati dan Menkeu Sri Mulyani itu bukan soal mundur dari KIM.
Justru, Airlangga meyakini Menkeu Sri Mulyani tak akan mundur dari kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, dia menilai bendahara negara itu merupakan teman karibnya.
Baca juga: Hasto Ungkap Isi Pertemuan Megawati dan Sri Mulyani, Bahas Situasi Bangsa Hingga Penggunaan Bansos
"Enggak ada saya rasa. Tapi saya gatau bocor, tapi saya yakin enggak karena Sri mulyani kawan saya," kata Airlangga usai Konferensi Pers di Kantornya, Senin (5/2/2024).
"Tidak (mundur dari kabinet) maju terus," jelas Airlangga menegaskan.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pembicaraan dari pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Ketua Umum DPP PDIP dan Sri Mulyani merupakan hal rutin yang sering dilakukan.
Politikus asal Yogyakarta tersebut menyebut dalam pertemuan tersebut, Megawati dan Sri Mulyani berbicara soal bangsa dan negara.
“Berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal (pendapat negara) itu merupakan hal penting,” kata Hasto Kristiyanto kepada awak media saat acara Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, di GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Hasto menjelaskan pertemuan berlangsung karena Megawati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Kemudian Sri Mulyani selaku ketua pengarah ex-officio BRIN.
Baca juga: Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet, Tiga Kandidat Ini Disebut Berpotensi Gantikan Menkeu
“Bu Mega kan dalam kapasitas beliau presiden kelima, beliau ketua dewan pengarah Badan Riset Inovasi Nasional di mana Bu Sri selaku Ketua ex-officio,” ujarnya.
Ia enggan menjawab jika pertemuan tersebut membicarakan soal isu Sri Mulyani yang akan mundur dari jabatan Menkeu seperti yang tengah beredar.
“Yah Bu Sri Mulyani dan bu Mega karena sering ketemu di BRIN secara tertutup. Saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas,” katanya.
Hanya saja, Hasto memastikan Megawati dan Sri Mulyani sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat.
"Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan Bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap Kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto.
Investor terganggu
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, mundurnya Menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo pada dasarnya tak mempengaruhi stabilitas dunia usaha dan perekonomian nasional.
Khususnya Menteri- Menteri yang tak berkaitan dengan bidang ekonomi, seperti Mahfud MD yang telah undur diri pada pekan lalu.
"Isu mundurnya menteri jika itu terjadi, tidak otomatis akan berpengaruh besar pada dunia usaha," ucap Shinta kepada Tribunnews, Minggu (4/2/2024).
"Perlu dilihat dulu, Menteri apa yang mundur, apakah lembaga yang dipimpin berhubungan dengan kebijakan yang ada kaitan dengan perekonomian makro dan investasi atau tidak," sambungnya.
Namun, dampak negatif dapat dirasakan apabila yang mengundurkan diri adalah Menteri yang berkaitan erat dengan bidang ekonomi.
Salah satu contohnya, isu mundurnya Sri Mulyani jika benar-benar terjadi.
Menurut Shinta, mundurnya Menteri Keuangan akan memberikan probabilitas dampak sentimen negatif pada market, pelaku pasar, terutama investor asing.
"Karena sosok beliau memiliki kredibilitas tersendiri di kancah global. Jika Menteri-Menteri kemudian mundur meninggalkan kabinet, ini bisa saja menjadi efek bola salju terhadap kepercayaan investor hingga kreditor," papar Shinta.
Baca juga: Tak Akan Mundur, Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Diprediksi Tetap Bertahan di Kabinet
Ia melanjutkan, kalau pun terjadi, dampak negatif ini akan menjadi konsekuensi jangka pendek saja.
Shinta menaruh harapan agar Pemerintah melakukan implementasi kebijakan, melalui Lembaga-Kementerian untuk bisa menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif dalam jangka panjang.
"Jadi tentu saja saja kebijakan institusi dan komitmen pelaksanaan yang sangat fundamental, bukan semata tentang sosok yang mengepalai kementerian," pungkasnya.