Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger antara Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah akan menguntungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tiko, sapaan akrabnya, awalnya mengatakan bahwa Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BTN, tidak langsung terlibat dalam proses negosiasi business-to-business (B2B) antara BTN dan Muamalat.

Ia menyebut bahwa posisi Kementerian BUMN hanya memberi restu kepada BTN untuk bernegosiasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemilik Muamalat.

"Kami memberikan lampu hijau saja pada BTN untuk bernegosiasi dengan BPKH," kata Tiko ketika ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024).

Jadi, mengenai kesepakatan antara BPKH dengan BTN, Tiko mengatakan Kementerian BUMN mempersilakan dilakukan secara B2B.

Eks Direktur Utama Bank Mandiri itu kemudian memberi masukan jika merger ini nantinya terjadi, agar pelaku UMKM tetap diutamakan.

"Kami memberikan masukan, apabila nanti memang akhirnya terjadi transaksi ini, UMKM tetap menjadi fokus utama," ujar Tiko.

Menurut dia, BTN memiliki jaringan yang besar, sehingga jangkauan yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM juga bisa semakin luas.

"Justru dengan bergabung, seandainya jadi bergabung, justru BTN ini kan jaringannya luas. Sehingga jangkauan kita untuk masuk ke UMKM, termasuk juga untuk memberikan KPR syariah bisa semakin luas," tutur Tiko.

Baca juga: Merger Muamalat dan BTN Syariah Digelar Sebelum Jokowi Lengser

Ia mengatakan, semua ini nantinya masih tergantung dengan proses negosiasi B2B antara BTN dengan BPKH.

"Kami serahkan saja. Kami yakin bahwa kalau ada sinergi, tentunya sinerginya semakin luas dan semakin bermanfaat untuk masyarakat luas," kata Tiko.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan aksi korporasi dalam bentuk merger antara Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dipastikan terjadi sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir atau sebelum Jokowi lengser pada Oktober 2024.

Baca juga: Kejar Target Penyaluran KPR Syariah 45 Ribu Unit, BTN Syariah Gelar Akad Massal Serentak

Lebih tepatnya, aksi korporasi tersebut akan terjadi di rentang kuartal I atau II tahun ini. Jika nantinya telah resmi merger, bank tersebut digadang-gadang mampu menjadi Top 20 bank terbesar di Indonesia.