Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dicecar anggota Komisi XI DPR pertanyaan terkait anggaran Program Makan Siang Gratis dari capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah pertanyaan tersebut dilayangkan ke Sri Mulyani saat dirinya Rapat Kerja dengan Komisi XI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB Anis Byarwati menyinggung soal program makan siang gratis.
Dalam forum tersebut, Anis mengaku bingung terkait implementasi dan anggaran daripada program tersebut.
Baca juga: Kenapa Program Makan Siang Gratis Mengkhawatirkan Anggaran?
"Ini masuk anggarannya di mana Bu Menteri? Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Tolong berikan pencerahan," kata Anis.
Kemudian, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PPP Wartiah juga turut mempertanyakan isu program makan siang gratis ini yang diisukan akan bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Program makan siang gratis akan gerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di NTT untuk disampaikan di forum ini," ucap Wartiah.
Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menegaskan, program makan siang gratis belum masuk dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.
"Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan bapak dan ibu sekalian tentang makan siang gratis, kita belum menjawab karena di APBN kita belum ada, di 2024 kan tidak ada. Kalau ini program baru, bapak dan ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN kami nanti ke bapak dan ibu sekalian mulai dari KEM PPKF," ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, APBN 2025 nantinya akan disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang.
Namun, dia kembali menegaskan bahwa di Kemenkeu belum ada pembahasan terkait program tersebut.
"Makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan sudah dibahas di kabinet waktu kita ngomongin KEM-PPKF, itu baru postur besar. Kalau ada yang menyampaikan 'tadi kita ngomongin makan siang gratis' setahu saya sih enggak karena KEM-PPKF kita belum ngomongin. Boro-boro ngomongin belanja K/L, postur aja masih dalam bentuk range, itu pun masih pembahasan sangat awal," jelas Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani memastikan bahwa penyusunan APBN 2025 akan mengikuti aturan yang berlaku.
"Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis, gitu aja," terangnya.