Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah perusahaan pelat merah senilai Rp 44,24 triliun pada 2025.

Dari sekian perusahaan pelat merah, Perum Damri mendapat usulan pengajuan PMN senilai Rp 1 triliun.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan mengatakan, usulan dana PMN tersebut akan digunakan untuk pengadaan bus listrik serta peremajaan armada.

"Detailnya tuh listrik ya seingat saya PMN Rp 1 triliun itu. Enggak (untuk pengadaan bus listrik saja), ada beberapa komponen," kata Pohan kepada wartawan, di Jakarta Timur, dikutip Selasa (26/3/2024).

Damri sendiri telah memiliki armada bus listrik sebanyak 200 unit dari total 2.000 unit armada. Bus-bus listrik ini dioperasikan untuk melayani pengguna di wilayah Jakarta, Surabaya dan Bandung.

"Bus listrik kan ya termasuk program pemerintah juga, jadi ya sebenarnya kita terutama untuk seperti di Transjakarta kan banyak ya, kita akan banyak ke sana," jelasnya.

Sebelumnya, Erick mengajukan PMN sebesar Rp 44,24 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada, Selasa (19/3/2024).

Meski tahun depan Erick kemungkinan tak lagi menjabat sebagai menteri BUMN, pengajuan PMN perlu dilakukan demi keberlanjutan proyek penugasan dan proses penyehatan sejumlah BUMN.

"Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan sendiri," kata Erick.

Dalam paparannya Erick mengungkapkan ada 16 BUMN yang mendapatkan PMN.

Terbesar yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp13,8 triliun, untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III.

Baca juga: Damri Bakal Tambah Unit Bus Sleeper di Akhir Tahun Ini

"Untuk PMN yang diusulkan pada APBN tahun 2025 secara PMN kita mengusulkan 44 triliun di mana yang terbesar adalah utama Karya Pembangunan JTTS fase 2 dan 3 yaitu Rp13,8 triliun," papar Erick.

Kemudian, ada pula diantaranya untuk perbaikan permodalan PT Asabri (Persero) senilai Rp3,6 triliun, PT PLN (Persero) Rp3 triliun untuk program listrik masuk desa, hingga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG untuk penguatan permodalan KUR sebesar Rp3 triliun.

Baca juga: Damri Bakal Lakukan Peremajaan 50 Armada di Tahun 2024

Meski demikian, Erick meyakini porsi dividen BUMN akan mencapai 55 persen lebih besar dibandingkan PMN yang sebesar 45 persen.

"Tentu seperti sebelumnya, kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45 persen. Ini yang ingin kita usulkan kepada Komisi VI," pungkasnya.